Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perencanaan pembangunan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah khususnya oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa dikenal MBKM mengupayakan perencanaan pembangunan tetap berjalan walaupun sedang pandemi.
Program MBKM Kementerian ATR/BPN ini bekerjasama dengan mahasiswa dalam percepatan tersusunnya RDTR di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Terselenggaranya kegiatan MBKM dengan program mengumpulkan database untuk RDTR ini sangat membantu pemerintah dalam upaya percepatan perencanaan, membantu mahasiswa belajar dan mengetahui dunia kerja secara langsung, dan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan pembangunan pada kegiatan pengumpulan database. Pengalaman dapat berhubungan langsung dengan masyarakat baik melalui sosialisasi, penampungan aspirasi, membantu memberikan solusi penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat mengenai tata ruang, dan terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat mendukung perencanaan desa.
Sebagai mahasiswa tentunya mengikuti program MBKM ini merupakan pengalaman berharga dan harus dimaksimalkan karena dapat mengidentifikasi potensi dan masalah pada lokasi penempatan, bertemu dengan masyarakat secara langsung dan mengetahui perencanaan pembangunan yang diinginkan, melakukan diskusi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan dinas PUPR.
Pada MBKM penempatan di Kabuten Sitobondo ini mendapat kesempatan untuk mengumpulkan database RDTRK Jangkar. Berjalannya kegiatan MBKM ini diawali dengan online karena sedang PPKM dan dipertengahan berjalan secara offline di DPUPR Kabupaten Situbondo.
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa memiliki tujuan utama pengumpulan database penyusunan RDTR WP Jangkar. Hal ini dapat diwujudkan dengan mendatangi langsung Kecamatan Jangkar untuk mengetahui potensi dan permasalahan Kecamatan Jangkar yang dapat mendukung atau menghambat pembangunan.
Setelah melakukan survei maka dapat dikeahui jika memiliki potensi berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadahi untuk mendukung pembangunan, akan tetapi hal ini juga timbul permasalahan berupa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara baik dengan tokoh desa, masyarakat sekitar kampung nelayan, atau bahkan dengan pemerintah setempat didapatkan perlunya peningkatan pemanfaatan potensi yang dimiliki agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan pembangunan dapat merata.