Pada beberapa pekan lalu, publik diramaikan dengan insiden peretasan Pusat Data Nasional. Keamanan data penduduk pun menjadi topik yang hangat di bahas dalam berbagai media. Isu keamanan nasional tidak hanya terjadi di negara dunia ketiga, seperti Indonesia, namun bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, hal ini pun tidak luput dari perhatian, seperti dalam pembahasan mengenai TikTok.
Dalam beberapa pekan lalu, publik diramaikan dengan Dalam pembahasan undang-undang di parlemen AS, setidaknya ada tiga potensi risiko keamanan nasional yang diidentifikasi dari penggunaan TikTok di AS. Pertama, Tiktok dianggap sebagai bagian dari upaya jahat (nefarious) dari Pemerintah Tiongkok untuk mempengaruhi politik AS. Kedua, TikTok dapat digunakan untuk mengumpulkan data pribadi warga negara AS. Ketiga, mengunduh TikTok secara sukarela ke perangkat seluler memungkinkan adanya penyuntikan perangkat lunak berbahaya (malicious software). Hanya sumber ketiga yang dinilai menimbulkan riisko serius.
Potensi pertama, yaitu upaya untuk mempengaruhi politik AS dianggap berlebihan. Sebuah data survey menunjukkan jika demokrasi Amerika sedang dalam bahaya, masalah penyebabnya ada di dalam negeri dan tidak ada hubungannya dengan aktor internal. Salah satu topik dimana TikTok digunakan dalam upaya membentuk pandangan politik dan mendistorsi fakta adalah terkait konflik di Gaza, namun bukan merupakan akibat dari aktivitas Tiongkok, melainkan upaya spontan dari pengguna.
Terkait potensi kedua, Tiongkok memang mengumpulkan data pribadi warga negara Amerika dan telah melakukannya setidaknya selama satu dekade. Namun belum ada bukti bahwa Tiongkok telah menemukan cara untuk mengambil manfaat dari hal ini.
Salah satu area yang memiliki risiko nyata adalah potensi ketiga. Meskipun aplikasi tersebut telah disaring dan dinyatakan bersih oleh app store, namun tidak ada jaminan bahwa pembaruan dan patch di masa mendatang tidak akan menyertakan malware.
Disarikan dari Artikel berjudul “TikTok and National Security” oleh James Andrew Lewis terbit pada 13 Maret 2024 pada laman CSIS.
Ditulis oleh: Febrianto Dias Chandra, ASN Kementerian Keuangan. Opini penulis tidak mewakili kebijakan institusi Kementerian Keuangan.
