Konstruksi gender dalam hubungan internasional merujuk pada perbedaan sosial dan kultural antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Konstruksi gender ini dapat masuk dalam berbagai sektor, seperti politik, sosial, budaya, dan hukum. Diskursus gender dalam hubungan internasional dapat dilihat dari perbedaan jenis kelamin dan gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi gender dalam hubungan internasional juga dapat mempengaruhi perempuan dalam berbagai aspek, seperti aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, studi tentang konstruksi gender dalam hubungan internasional penting untuk memahami dampak ketidakadilan gender terhadap perempuan.
Konstruksi gender dalam hubungan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap peran perempuan. Konsep relasi gender, yang mengandung unsur kekuasaan dan simbolisasi, pada akhirnya mempengaruhi kompleksitas isu gender dalam studi dan praktik hubungan internasional. Studi hubungan internasional dikritik sebagai bias gender karena menghasilkan diskursus yang lebih mencerminkan dan mendorong pandangan dunia yang maskulin. Memasukkan gender sangat penting untuk melihat praktik dalam hubungan internasional karena dapat membantu memahami persoalan global kontemporer yang nyata (material) di banyak negara, misalnya isu pembangunan. Hal ini menjadi fokus perhatian feminis generasi kedua yang mengembangkan feminisme empiris. Mereka mengkritisi aktivitas hubungan internasional yang menggeneralisasi dan tidak membedakan implikasi pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender dalam aktivitas hubungan internasional memiliki implikasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali dianggap kurang mampu dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga peran perempuan dalam aktivitas politik dan ekonomi di tingkat internasional seringkali diabaikan. Konstruksi gender juga mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual dan diskriminasi gender dalam konflik bersenjata. Konstruksi gender juga mempengaruhi akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan di tingkat internasional. Perempuan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga peran perempuan dalam aktivitas politik dan ekonomi di tingkat internasional seringkali terbatas. Oleh karena itu, studi tentang konstruksi gender dalam hubungan internasional dan dampaknya terhadap perempuan sangat penting untuk memahami dampak ketidakadilan gender terhadap perempuan.
Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan politik. Namun, kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.
Peningkatan peran perempuan dalam hubungan internasional merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam hubungan internasional:
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan: Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan.
- Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan: Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan juga harus ditingkatkan. Hal ini dapat membantu perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, termasuk dalam hubungan internasional.
- Peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi: Peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi juga harus ditingkatkan. Hal ini dapat membantu perempuan untuk menjadi lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di tingkat internasional.
- Peningkatan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan: Peningkatan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan juga harus ditingkatkan. Hal ini dapat membantu perempuan untuk merasa lebih aman dan nyaman dalam berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di tingkat internasional.
Upaya pemerintah indonesia untuk meningkatkan peran perempuan dalam hubungan internasional.
Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam hubungan internasional. Indonesia telah berusaha menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan prinsip dan norma kesetaraan gender. Dalam kebijakan luar negeri yang pro kesetaraan gender ini, Indonesia fokus pada peningkatan peran perempuan sebagai agen perdamaian serta memperbesar jumlah personil perempuan pasukan penjaga perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Selain itu, pemerintah juga mendorong tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Pemerintah Indonesia juga fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha, dan meningkatkan akses perempuan terhadap kredit usaha. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan, seperti Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Program Perlindungan Anak dan Perempuan, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam hubungan internasional, perlu adanya upaya yang terus menerus dari pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di tingkat internasional.
