Sudah memasuki satu tahun lebih, penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum.
Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas masyarakat dan interaksi antar orang yang dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Dengan peraturan tersebut, banyak kegiatan yang melibatkan perkumpulan orang dilarang seperti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja.
Dampak lanjutannya dari peraturan ini menyentuh ke persoalan ekonomi. Dimana jutaan pegawai atau pekerja kantoran dan pekerja informal lainnya dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan.
Pandemi global sebagai akibat dari penyebaran virus corona ini membuat lesu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal yang berpotensi banyak orang jatuh miskin.
Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong orang tertentu melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.
Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati.
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.
Apakah dengan memberikan hukum bagi para pelanggar akan membuat mereka jera? Saya rasa hal ini tidak berlaku bagi semua mantan narapidana.