Istilah oligarki mulai familiar di publik setelah adanya aksi Reformasi Dikorupsi bulan September 2019 lalu. Aksi tersebut menolak revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga anti korupsi. Tuntutan aksi juga menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena banyak pasal kontroversial yang merugikan orang banyak. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah oligarki berserta isunya pun pudar di ranah publik. Karena digembosi oleh isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Biasanya isu ini muncul setiap bulan September. Namun beberapa waktu kemarin, isu ini muncul pada 23 Mei bertepatan dengan hari lahirnya PKI.
Hantu PKI
Isu kebangkitan PKI seperti isu rutinan karena setiap tahun selalu saja muncul. PKI akan mengganti pancasila, PKI telah menguasai pemerintahan, PKI adalah musuh agama, dan masih banyak lagi isu yang dimainkan bersamaan dengan isu kebangkitan PKI. Setidaknya itulah yang diutarakan oleh sayap kanan ultra nasionalis maupun Islamis.
Ketika isu ini mencuat, umat Islam di posisikan sebagai pihak yang paling dirugikan. Karena sejarah kelam antara PKI dan Islam di masa lalu. Sehingga jika PKI bangkit, maka umat Islam akan berada dalam bahaya. Tentu ini menjadi kontradiksi, karena fakta sejarah pun membuktikan bahwa rezim Orde Baru memiliki hubungan buruk dengan Islam. Salah satunya fusi beberapa partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini dirasa sebagai upaya melemahkan kekuatan Islam secara politik. Maka dari itu saya berpendapat bahwa isu kebangkitan PKI dengan sentimen agamanya merupakan politik identitas yang mencatut identitas Islam untuk mencapai tujuan tertentu. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Ini menjadi alasan utama menggunakan sentimen agama Islam untuk meraih dukungan massa sebagai legitimasi terhadap kebenaran isu kebangkitan PKI.
Oligarki Sebagai Musuh Bersama
Sebagai generasi muda, kita tahu bahwa isu PKI ini hanyalah omong kosong. Banyak sekali diskusi, buku-buku dan opini tokoh yang membahas secara filosofis, ideologis, maupun sosio-historis PKI yang bisa dijangkau oleh generasi muda. Yang jelas isu PKI bukan menjadi prioritas utama pembahasan generasi muda. Justru generasi muda perlu mengcounter isu PKI dengan isu dominasi oligarki. Bahwa sebenarnya musuh kita yang sebenarnya adalah oligarki. Menurut Jeffrey Winters, oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan materil (oligark). Oligarki juga berupa sekelompok orang yang terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik untuk mempertahankan kekayaannya dari 'gangguan' masyarakat dan negara. Artinya, oligarki adalah sekempok orang dari kalangan pengusaha yang melindungi kepentingan bisnisnya melalui serangkaian kebijakan, peraturan perundang-undangan bahkan militer.
Ongkos politik yang mahal mendorong politisi dan partai politik untuk mencari sokongan dana operasional partai. Beberapa kasus, para oligark bersedia menjadi penyokong dana. Akan tetapi dengan imbalan memudahkan kepentingan oligark di permerintahan. Sehingga oligark hanya berperan dibalik layar. Namun, dalam perkembangannya, oligark mulai terang-terangan menunjukkan dirinya bahkan menjadi nakhoda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Baik itu sebagai jajaran direksi maupun pemilik saham. Sebut saja pengusaha Batu Bara yang menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, apalagi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) baru saja disahkan oleh DPR. Padahal UU Minerba dikritik banyak pihak karena dinilai memberikan hak istimewa kepada pengusaha tambang. Bahkan dalam memutuskan izin pertambangan, masyarakat setempat tidak dilibatkan. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk menolak pertambangan di wilayahnya. Hal ini semakin melegitimasi bahwa pemerintah sama sekali tidak melindungi kepentingan rakyatnya.
Kuasa Oligarki Partai
Dalam negara demokrasi, partai politik menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hak politik warga negara direpresentasikan dalam sebuah partai politik. Sehingga setiap aspirasi dapat disuarakan dan diperjuangkan agar menjadi kebijakan publik. Namun, kenyataannya tidak demikian, karena partai politik hari ini adalah partai politik yang tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat. Fungsi partai politik berubah menjadi alat oligark untuk mengukuhkan kekuatan politiknya. Oligark mendirikan partai sebagai upaya untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Tidak heran jika beberapa partai politik didirikan oleh pengusaha. Lalu, mengukuhkan dirinya sebagai ketua partai.