Selama kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo berlangsung, semua kegiatan terkait penataan ruang di Kabupaten Ponorogo selalu terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo.
Pedoman atau landasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk lingkup yang lebih luas. Ukuran keberhasilan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tingkatan makro yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (RTRWP Jawa Timur), hingga pada tingkatan yang lebih rendah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah (RRW Kabupaten).Semakin kecil deviasinya, semakin kecil levelnya, maka menunjukkan konsistensi yang tinggi antara kebijakan makro dan kebijakan umum atau keseluruhan.
Secara umum ada beberapa masalah tata ruang yang ada di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan tersebut adalah:
Pertama, masalah pemerataan alokasi wilayah pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Ponorogo selama ini belum menunjukkan peningkatannya di daerah yang maju. Sementara itu, kota-kota lain telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, dan ada kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat.
Oleh karena itu, permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah bagaimanakah cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kuantitas perekonomian yang ada di Kabupaten Ponorogo agar dapat meningkat.
Ada faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan perekonomian yang ada di Kabupaten Ponorogo, adalah faktor fungsi dan peran wilayah kota Ponorogo terhadap daerah daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Ponorogo, dan juga ada faktor lainnya yaitu faktor produktivitas pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Ponorogo kurang maksimal.
Kedua, yaitu isu keberlanjutan ekologi atau permasalahan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Ponorogo sendiri yang kurang antusias terhadap lingkungan dan banyak juga yang kurang sadar bagaimana menjaga lingkungan yang baik di masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan di Kabupaten Ponorogo tidak berjalan dengan baik.
Akibatnya, kegiatan pembangunan di Kabupaten Ponorogo saat ini selalu bertentangan dengan gagasan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan sebaik-baiknya, tanpa menghiraukan apapun dari hasil kegiatan tersebut.
Permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan kelestarian ekologi adalah yang terkait dengan efisiensi penggunaan lahan, kesehatan lingkungan, keamanan lingkungan, kenyamanan lingkungan sebagai tempat rekreasi, sert kelancaran transportasi yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan masalah kurang optimalnya penyelesaian permasalahan di perkotaan dan pedesaan, faktornya antara lain: masalah sosial ekonomi perumahan bagi penduduk di sekitar pemukiman, permasalahan efisiensi penggunaan ruang di kawasan permukiman, permasalahan sarana transportasi, serta permasalahan kualitas perumahan yang mengarah pada pembangunan yang lebih modern dan yang terakhir adalah permasalahan pengembangan kawasan pemukiman bagi penduduk yang berada di kawasan lindung dan daerah resapan air. Hal ini dapat diatasi melalui upaya atau cara pemanfaatan ruang permukiman warga.