Prestasi yang Tertutup oleh Ketimpangan: Kritik Kinerja Bupati Cirebon Periode 2019-2023

Prestasi Kabupaten Cirebon pada periode 2019-2023 menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor. Meskipun menghadapi tantangan besar, seperti pandemi COVID-19 pada 2020-2021, beberapa capaian positif patut diapresiasi. Pada periode 2019-2023, Kabupaten Cirebon menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang. Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar untuk maju dan berdaya saing di masa depan jika mempertahankan capaian ini dan memperbaiki kekurangan yang ada. Melanjutkan tren positif ini akan sangat penting jika pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama.

Meskipun berbagai prestasi yang dicapai Kabupaten Cirebon pada periode 2019-2023 patut diapresiasi, penting untuk melihat lebih dalam apakah prestasi tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Beberapa aspek menunjukkan adanya ketimpangan, kurangnya pengawasan, dan implementasi yang belum optimal, yang perlu diperbaiki untuk perbaikan di masa mendatang.

• Ketidakoptimalan Kebijakan Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran: Bupati Cirebon gagal mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Cirebon. Meskipun berbagai program peningkatan ekonomi digulirkan, tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya investasi lokal menunjukkan kurang efektifnya kebijakan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada semakin sulitnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
• Buruknya Infrastruktur Jalan Yang Berdampak Pada Kehidupan Masyarakat Cirebon: Hingga kini masih banyak jalan di berbagai wilayah di kabupaten Cirebon rusak parah. Tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 44,29% jalan di kabupaten Cirebon rusak. Warga terus mengeluh karena kondisi ini membahayakan keselamatan dan menghambat aktivitas ekonomi. Meski sering dijanjikan, perbaikan jalan masih belum terlihat nyata, hal ini menunjukkan bahwa buruknya pemerintah daerah dalam menangani masalah yang sangat krusial bagi masyarakat.
• Kegagalan Penanganan Banjir dan Lemahnya Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon: Terkait masalah banjir, pemerintah daerah kabupaten Cirebon gagal dan masalah ini terus berulang setiap musim hujan. Tercatat pada tanggal 25 Januari 2023 sudah 3 hari ribuan rumah di 6 kecamatan kabupaten Cirebon terendam banjir. Meski janji penanganan sudah sering disampaikan, daerah-daerah rawan banjir masih terendam air, merusak rumah dan mengganggu aktivitas warga. Kurangnya perbaikan drainase dan minimnya langkah pencegahan menunjukkan betapa lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam menangani masalah banjir ini.

Akan tetapi pemerintah daerah Cirebon masih beralasan dengan dalih kurangnya dana karena adanya penanganan covid. Padahal kenyataannya jika memang benar dikarenakan kurangnya dana, daerah tetangga dengan anggaran yang lebih kecil dari kabupaten Cirebon masih jauh lebih baik. Seorang warga mengungkapkan kekesalannya di salah satu platform media sosial, mempertanyakan alasan terbatasnya anggaran pemerintah meskipun pembayaran pajak dilakukan setiap hari. Ia menyatakan bahwa situasi ini terasa tidak masuk akal.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon, mulai dari tingginya angka pengangguran, buruknya kondisi infrastruktur jalan, hingga kegagalan dalam penanganan banjir, menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Alasan klasik seperti keterbatasan anggaran tidak lagi relevan, mengingat daerah tetangga dengan sumber daya lebih kecil mampu mengelola kebutuhan masyarakatnya dengan lebih baik. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial ini tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga mencerminkan rendahnya prioritas pada kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya pemangku kebijakan di Kabupaten Cirebon berbenah, menempatkan transparansi, inovasi, dan efisiensi sebagai kunci utama untuk memperbaiki keadaan. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus terkikis, membawa dampak yang lebih buruk di masa depan.

MASALAH INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN, HINGGA BANJIR BELUM DITANGANI. NAMUN, MESKI BANYAK KRITIK, IA TETAP MENCALONKAN DIRI LAGI.

YANG JADI PERTANYAAN IA MAU MELANJUTKAN KEGAGALAN ATAU HAUS KEKUASAAN??