Sebelum kita sharing tentang apa dan bagaimana cara stabilisasi sistem keuangan, kiranya akan lebih baik jika kita mengetahui kondisi perekonomian Negara sebelum dan sesudah krisis.
Sebenarnya pada pertengahan 1997, yaitu ketika krisis mulai melanda Indonesia, kondisisi keuangan Negara tidaklah terlalu buruk. Pada tahun 1996 APBN Indonesia surplus sebesar 1,9% dari PDB, utang pemerintah dengan luar negeri adalah sebesar 24% dari PDB atau sebesar USD 55,3 miliar dan utang dalam negeri tidak ada. Selain itu, realisasi APBN 1997 sampai dengan semester 1 juga baik. Artinya, surplus anggaran setengah tahun itu mencapai 1,8% dari PDB dan utang pemerintah tidak banyak berubah.
Namun hal itu tidaklah berjalan lama, karena pada tahun 1998, yaitu tahun yang paling suram, krisim telah merubah semuanya. Defisit anggaran mulai membengkak, utang pemerintah meningkat tajam, sektor riil macet, dan hipper inflasi. Sehingga kondisi tersebut serta merta merubah anggaran Negara dari surplus menjadi defisit 1,7% dari PDB.
Femomena tersebut membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan mempunya peran yang vital dalam membangun, membentuk, dan menjaga sirkulasi perekonomian yang berkesinambungan. Artinya, instabilitas sistem keuangan rentan terhadap berbagai gejolak sehingga dapat menimbulkan efek domino terhadap arus lalu lintas perekonomian.
Apa Stabilitas Sistem Keuangan?
Berdasarkan informasi yang disajikan dalam website www.bi.go.id, tidak ada yang menjelaskan definisi system keuangan yangbaku. Namun disana disimpulkan bahwa sistem keuangan dikatakan stabil jika :
1.mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.
2.kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.
3.mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ada dua masalah yang menjadi sumber penghambat stabilitas sistem keuangan, yaitu masalah endogendan masalah eksogen. Masalah eksogen adalah masalah yang timbul diluar sektor keuangan, seperti gangguan karena ekonomi makro atau masalah kejadian seperti adanya bencana alam. Sedangkan masalah endogen adalah masalah yang terjadi di dalam sektor keuangan itu sendiri seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.
Namun yang pasti, ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:
·Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
·Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
·Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.
·Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.
Bagaimana Menstabilkan Sistem Keuangan?
Secara umum, stabilitas sistem keuangan dikendalikan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan mengatur jumlah uang beredar untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menetapkan dan mencapai target-targen moneter dan defisit APBN secara konsisten guna mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dan stabil. Hal itu diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar financial, serta mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal itu dapat dilakukan dengan cara :
1.Memulihkan kepercayaan dengan konsolidasi fiskal
Maksud dari konsilidasi fiskal disini adalah untuk mengatur strategi bagaimana memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dan mengubah persepsi yang terkesan negatif menjadi kurang negatif dan akhirnya menjadi positif agar tidak terjadi gejolak social, pergolakan politik, dan lebih parahnya kehilangan kepercayaan diri sendiri.
Salah satu kunci dalam perekonomian adalah kepercayaan para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun diluar negeri. Hilangnya kepercayaan para pelaku ekonomi adalah salah satu penyebab utama timbulnya krisis yang berkepanjangan yang melanda Negara kita, dan dengan kembalinya kepercayaan maka akan mampu keluar dan bangkit dari keterpurukan.
Munculnya krisis bermula karena pada awalnya para pemodal luar negeri tidak percaya terhadap kemampuan dunia usaha Negara ini dalam membayar dan melunasi utangnya. Selain itu, masyarakat juga ikut kehilangan kepercayaan terhadap perbankan, terhadap rupiah, terhadap pemerintah, dan terhadap institusi-institusi lainnya.
2.Reformasi fiskal
Untuk menjaga proses konsilidasi agar tetap berlanjut, maka perlu adanya pelembagaan unsur-unsur pendudukung utamanya. Hal itu dilakukan seandainya terjadi pergantian personel dalam pemerintahan, prose situ diharapkan tetap berlanjut dan untuk mengunci proses kebijakan dalam masa transisional.
Dalam kaitannya dengan keuangan Negara, ada tiga bidang pilar utama dari setiap kebijakan fiscal yang diprioritaskan untuk direformasi dan sejauh mungkin dilembagakan agar proses konsolidasi fiscal tetap berlanjut, yaitu :
1.Reformasi Perpajakan
Dalam perpajakan, reformasi sekaligus modernisasi administrasi perpajakan fokus dalam membentuk kantor percontohan dengan tatakerja baru yang didukung dengan system tegnologi informasi baru yang termasuk di dalamnya proses adimistrasi otomatis. Personelnya diseleksi dan dilatih khusus, system finalti dan intensif baru, serta system pengawasan eksternalnya juga baru.
Selain itu, kemampuan bank data untuk pengecekan silang informasi pajak dan wajib pajak ditingkatkan dan audit pajak dilaksanakan secara efektif, efisien, serta selektif dan lebih diarahkan pada objek yang tingkat resikosanya tinggi. Hal itu dilakukan untuk mencapai system perpajakan nasional yang lebih simple, efisien, lebih adil dan lebih kompetitif.
Reformasi danmodernisasi administrasi perpajakan yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2002 ini, terbukti bahwa system ini ternyata menunjukkan hasil yang cukup baik dan oleh karena itu harus diterapkan secara optimal dan ditingkatkan secara bertahap.
2.Reformasi Kepabeanan
Reformasi danmodernisasi administrasi kepabeanan sebenarnya sudah dilaksanakan pada tahun 2003 yang lalu, hanya saja dalam reformasi ini masih perlu perbaikan dan peningkatan untuk menuju kearah yang lebih baik.
Dalam reformasi kepabeanan, langkah utama yang harus dimaksimalkan adalah menyederhanakan prosedur impor dan ekspor. Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya usaha dan menekan penyelundupan.
Untuk mengurangi importir fiktif, maka perlu adanya registrasi ulang bagi para importer dan jugaproses administrasi, pembayaran dan verifikasi juga harus disederhanakan sejauh mungkin secara elektronis. Selain itu, fasilitas jalur cepat bagi importer dengan track record yang baik harus diperluas.
3.Reformasi Anggaran
Sebenarnya reformasi dalam sisi anggaran sudah ditentukan oleh ketentuan- ketentuan pokok yang tercantum dalam undang-undang keuangan Negara yang berupa UU No: 17/2003.
Reformasi anggaran reformasi anggaran terpadu yang tidak lagi membedakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting), rencana jangka menengah (medium term expenditure framework), pelaporan keuangan Negara yang komprehensif.
Selain itu, reformasi dan modernisasi dalam sisi anggaran harus ditopang dengan reorganisasi departemen keuangan yang akan membagi secara tegas fungsi analisis dan perumusan kebijakan, fungsi perencanaan anggaran dan fungsi pembendaharaan yang mencakup di dalamnya fungsi pengelolaaan utang.
3.Reformasi sektor financial
Pada masa awal orde baru, tepatnya pada bulan September 1968, perkembangan hipper inflasi sudah mulai me,baik walaupun masih pada tingkat 50% pertahun, ekonomi baru saja bergerakdari masa-masa sulit dan kelangkaan dalam era Presiden Sukarno menuju jalur pemulihan.
Dalam problematika tersebut, ada beberapa langkah penting perdana yang diterapkan dalam menyembuhkan dan memodern system keeuangan Indonesia. langkah-langkah tersebut mencakup kenaikan yang tajam dari suku bunga deposito bank dengan subsidi dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia diizinkan untuk melakukan ekspansi kredit dalam skalayang besar.
Dengan beberapa langkah tersebut, akhirnya terjadilah kenaikan yang tajam atas deposito bank dan arus masuk modal asing dan rupiah mengalami apresiasi sekitar 25 persen dalam waktu enam bulan.
Selain itu, dengan tersedianya kredit perbankan dan valuta asing dalam jumlah yang terus meningkat, dunia usaha dapat merehabilitisi dengan cepat dan tanggap, dan melakukan ekspansi padausaha mereka.
Pustaka
Usman, Marzuki, (tanpa tahu), Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial,Buku Kompas, Jakarta.
Boediono, 2004, Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya, Buku Kompas, Jakarta.