[caption id="attachment_368268" align="aligncenter" width="300" caption="Tema kependudukan sering diabaikan padahal sangat penting keberadaanya (jie)"][/caption]
Momentum nangkring bareng yang dibikin Kompasiana selalu saya nantikan sejak tercatat sebagai anggota Kompasiana. Selain ingin menambah wawasan, saya juga ingin bertemu dengan kawan-kawan blogger secara langsung. Karenanya, saya senantiasa mendaftar jika acara nangkring bareng diselenggarakan. Alhamdulillah setelah beberapa kali ditolak sebagai peserta akhirnya saya dinyatakan berhak ikut acara nangkring bareng.
Saya pun menjadi satu dari puluhan peserta lain nangkring Kompasiana bareng BKKBN dengan tema Progam Kependudukan dan Keluarga Berencana di Era Kepimpinan Indonesia Raya bertempat di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2014). Antusiasme saya makin meningkat tatkala mengetahui bahwa narasumber yang hadir adalah Sonny Harmadi Kepala Lembaga Demografi FE UI dan Akbar Faisal Anggota DPR Fraksi Nasdem yang juga Deputi Tim Transisi Jokowi-JK. Mengapa antusias? Karenanya, kedua narasumber yang hadir sebelumnya hanya saya kenal melalui pemberitaan di media massa. Keduanya senantiasa menyampaikan gagasan bernas tentang berbagai persoalan sosial politik.
Awalnya, saya sempat heran mengapa Akbar Faisal menjadikan salah satu narasumber yang diundang untuk membahas kependudukan padahal rekam jejaknya selama ini saya kenal hanya bidang politik dan hukum. Keheranan saya terjawab saat acara diskusi dimulai. Menurut penjelasan moderator, Akbar Faisal diundang karena posisinya sebagai Deputi Tim Transisi JokowiI-JK untuk bidang infrastruktur dan perumahan rakyat. Adapun permasalahan kependudukan menjadi salah satu dari tugasnya di Rumah Transisi, sebut bagi kantor Tim Transisi Jokowi-JK.
Sedangkan Sonny Harmadi sudah saya kenal kiprahnya di bidang kependudukan. Saya sering mengamati dan mengikuti tulisan maupun hasil wawancara dengan Sonny Harmadi tentang kependudukan di media massa. Dia juga selalu menjadi narasumber media massa tentang persoalan urbanisasi.
Diskusi tentang kependudukan dan keluarga berencana berlangsung seru dan dinamis. Kedua narasumber memaparkan kondisi dan permasalahan kependudukan yang saat ini terjadi di Indonesia. Sonny Harmadi mengungkapkan adanya ancaman nyata kependudukan jika pemerintah dan masyarakat tidak perlu. Mulai dari krisis air, kepadatan penduduk, hingga tingginya angka kematian ibu melahirkan. Dikatakan Sonny permasalahan tersebut merupakan salah satu akibat apabila persoalan kependudukan diabaikan.
Diakui Sonny isu kependudukan terkait dengan keluarga berencana (KB). Bahwa untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu memahami pentingnya bagaimana membentuk keluarga yang berkualitas.
Selama ini, lanjut Sonny persoalan KB hanya dipahami sebatas alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, serta spiral. Padahal KB cakupannya jauh lebih luas yaitu bagaimana membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan membatasi jumlah anak. Sebab, pilihan memiliki banyak anak memiliki konsekuensi mulai dari biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengikuti KB diharapkan masyarakat dapat merencanakan hidupnya, serta kelangsungan rumah tangganya.
Pendapat senada dikatakan Akbar Faisal. Dengan menyebutkan contoh-contoh kongret yang ada di masyarakat, Akbar mengingatkan pentingnya wawasan tentang keluarga berencana. "Saat saya tinggal di daerah kemanggisan Jakarta Barat, tetangga saya yang merupakan orang Betawi hidupnya sangat sejahtera dengan memiliki tanah yang luas. Namun tanahnya terus berkurang karena dijual untuk membiayai anak-anaknya yang banyak. Ironisnya, saat ini anaknya justru tidak punya rumah dan terpaksa mengontrak. Ini adalah satu dari sekian banyak contoh yang terjadi di masyarakat akibat ketidakpahaman akan pentingnya keluarga berencana," jelas Akbar.
Ditegaskan Akbar, karena isu kependudukan sangat penting maka Tim Transisi merekomendasikan kepada Jokowi untuk membentuk Kementerian Kependudukan yang berfungsi merumuskan kebijakan terpadu dan terencana mengatasi permasalah kependudukan. Kementerian tsb juga dapat memberikan masukan kepada kementerian lain bahwa untuk mengambil kebijakan harus berdasarkan potret populasi masyarakat. Misalnya, jika ingin membangun rumah rakyat maka harus merujuk pada profil penduduk saat ini.
Dari diskusi tsb banyak wawasan baru yang saya peroleh. Satu yang menarik perhatian adalah tentang pola sosialisasi dan pengenalan KB yang menggunakan teori komunikasi massa. Sebagai sarjana komunikasi, saya menilai pola sosialisasi KB sangat tepat menggunakan pendekatan komunikasi. Jika pada Orde Baru, KB dikenalkan melalui opinion leader berupa tokoh agama seperti ulama, pendeta dan tokoh masyarakat seperti kepala adat maka di era informasi saat ini, sosialisasi dilakukan dengan menggandeng blogger. Menurut saya, keberadaan blogger sudah menjadi opinion leader yang mampu mempengaruhi masyarakat dengan tulisan yang inspriatif dan menggugah.