Tidak dibayangkan betapa panasnya politik nasional seadainya bukan Banser yang melakukan pembakaran Bendera HTI. Tidak hanya demo berjilid-jilid. Bentrok fisik akan terjadi dimana-mana.
Pembekaraan Bendera HTI yang berlafalkan kalimat tauhid. Sublimasi konstilasi politik nasional menjelang Pilpres 2019. Akumulasi gesekan sejak Pilgub DKI 2017 lalu. Sedikit terkurangi dengan inseden pembakar Bendera saat perayaan hari santri di Garut 22 Oktober lalu.
Ya, memang sedikit menyita waktu. Namun, letupan efek dari kejadian itu. Mampu dikontrol. Sehingga efeknya tidak seberapa dahsyat. Ketimbang ledekan tersebut terjadi mendekati Pilpres mendatang.
Ledakan ini pertanda potensi konflik efek dari Pilpres mendatang. Memudahkan aparat keamanan meng-identifikasi. Sumber-sumber terjadinya ledakan.
Identifikasi tersebut, akan dibuatkan kanal-kanal. Tentu saja akan mengurangi ledakan sebenarnya. Apabila memang terjadi konflik efek dalam Pilpres. Dan tentunya, semua kubu dalam Pilpres tidak menghendaki meletusnya konflik.
Ini, berbeda apabila bukan Banser yang melakukan pembakaran. Melainkan kelompok, ormas, organ, Relawan ataupun anggota partai pendukung pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf. Yang bukan berbasis Islam. Maka bisa diprediksi stabilitas nasional akan tergangu.
Balasan kelompok yang mendukung pembakaran bendera Tauhid. Akan melakukan balasan. Tentu saja menjurus pada anarkhisme massa.
Pengemasaan isu pembakaran bendera tauhid ini, memiliki sentimen kuat. Terutama bagi kaum muslimin. Tidak ada tolerensi.
Materi kemasan tersebut, sama halnya dengan kasus Ahok di Jakarta. Sehingga mampu menciptakan demonstrasi ber-jilid.
Kenapa seperti itu? Karena Konstruksi alam bawah sadar masyarakat masih terjadi dikotomi kesenjangan. Antara muslim dan non muslim. Masyarakat pun hanya bisa menerima dengan pemahamaan yang dangkal. Tanpa ada proses konfermasi literatur.
Persepsi publik terbentuk dengan satu kata. Pokoknya, Ahok atau kelompok itu menista agama atau membakar bendera tauhid. Sehingga wajib diperangi.