Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi.Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, antara lain:
- Menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi investasi dan meningkatkan biaya produksi.
- Menurunkan kualitas pelayanan publik. Korupsi dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dengan cara mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan meningkatkan birokrasi.
- Meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan cara mengurangi pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.
- Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara mengurangi legitimasi pemerintah dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
- Peningkatan kesadaran moral dan etika
- Penerapan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan
- Penegakan hukum yang tegas dan adil
- Peningkatan partisipasi masyarakat
Peningkatan kesadaran moral dan etika merupakan salah satu upaya penting untuk mencegah korupsi. Masyarakat perlu dididik untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik, sehingga mereka akan terhindar dari perbuatan korupsi. Penerapan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan juga merupakan upaya penting untuk mencegah korupsi. Sistem pemerintahan yang bersih dan transparan akan membuat pejabat publik lebih sulit untuk melakukan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga merupakan upaya penting untuk mencegah korupsi. Pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum secara tegas dan adil, sehingga akan memberikan efek jera bagi pejabat publik lainnya. Peningkatan partisipasi masyarakat juga merupakan upaya penting untuk mencegah korupsi. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan setiap indikasi korupsi. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari korupsi dan menjadi negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi adalah dengan memperkuat kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya integritas dan akuntabilitas Dalam konteks Indonesia, gaya kepemimpinan Catur Murti yang diajarkan oleh RM Sosrokartono dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Illustrasi oleh Veii Rehanne Martinez
Catur Murti adalah ajaran tentang kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya keseimbangan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Ajaran ini berakar pada filsafat Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Prinsip-prinsip Catur Murti dapat diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai cara, antara lain:
- Mengembangkan kepemimpinan yang berorientasi pada kebenaran. Pemimpin yang berorientasi pada kebenaran akan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat mencegah terjadinya korupsi yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran.
Contoh penerapan prinsip ini dalam upaya pencegahan korupsi adalah pemimpin yang menolak untuk menerima suap dan gratifikasi, serta pemimpin yang berani mengambil keputusan yang benar meskipun merugikan kepentingan pribadi atau golongannya.
- Meningkatkan kesadaran moral dan etika. Pemimpin yang memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi akan lebih mampu menahan diri untuk tidak melakukan korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain pendidikan moral dan etika, serta penguatan nilai-nilai religius.
Contoh penerapan prinsip ini dalam upaya pencegahan korupsi adalah melalui penyelenggaraan pelatihan etika bagi aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat nilai-nilai religius dalam masyarakat melalui berbagai program keagamaan.
- Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan akan dapat mencegah terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain penerapan sistem dan prosedur yang ketat, serta pengawasan yang efektif.
Contoh penerapan prinsip ini dalam upaya pencegahan korupsi adalah melalui penerapan sistem lelang elektronik dan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja ASN dan penyelenggara negara lainnya.