Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat diantara negara-negara G20. Tetapi dibalik pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, ada masalah yang lebih serius yang terus meningkat dari masa kepresidenan megawati. Masalah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kesenjangan ekonomi.
Kesenjangan ekonomi ada kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Menurut Rober Chambers, Pengertian kesenjangan sosial ekonomi merupakan gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah tertentu.
Laporan word bank pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% penduduk golongan terkaya.
Dalam ilmu ekonomi pembangunan, ada banyak cara untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi ini, tetapi tidak semua cara dapat diterapkan di Indonesia, variabel sosial politik masih menjadi penentu utama dalam pengambilan kebijakan. Salah satu cara yang sesuai dengan kondisi sosial politik Indonesia dalam mengatasi kesenjangan adalah distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan adalah suatu konsep yang menjawab pertanyaan apakah PDB dari suatu negara telah terdistribusi secara merata ke seluruh penduduknya atau hanya terdistribusi ke golobgan kaya saja. Dalam mengukur distribusi pendapatan ini, para ahli ekonomi biasanya menggunakan kurva Lorenz dan koefisien Gini sebagai alat analisisnya.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 semester pertama, gini ratio indonesisa adalah 0.408, yang artinya tingkat ketimpangan berada pada katagori sedang. Angka ini berangsur menurun hingga pada tahun 2019 koefisien gini Indonesia berada pada angka 0.382, yang artinya tingkat ketimpangan berada pada katagori rendah.
Selain didilhat dari koefisien gini, kesenjangan juga dapat dilihat dari presentase penduduk dibawah garis kemisikinan yang dikeluarkan juga oleh BPS. Saat ini, presentase penduduk dibawah garis kemiskinan Indonesia adalah 9.41% dengan provinsi tertinggi yaitu Papua pada angka 27.53%.
Goals pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ini adalah dengan membuat gini ratio mendekati 0 atau sama dengan 0, dimana artinya distribusi pendapatan telah meraata keseluruh penduduk. Tetapi, hal ini juga harus diimbangi dengan angka pendapatan per kapita.
Lanjutan dari goals tersebut adalah membuat koefisien gini serendah mungkin dan pendapatan per kapita berada dibatas normal, yang artinya distribusi pendapatan merata keseluruh penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia tinggi.
Agar goals ini tidak hanya menjadi angan-angan saja, pemerintah harus melakukan serangkaian upaya pembangunan ekonomi, serangkaian upaya tersebut antara lain sebagai berikut:
- Peningkatan upah buruh dan pekerja sebagai faktor produksi
- Para pekerja dan buruh yang merupakan salah satu faktor produksi harus mendapat upah yang layak sebagaiamana laba yang didapat oleh tempatnya berkerja. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan upah minimum regional, serta ketatpan dari pemerintah daerah setempat.
- Pemberian subsidi kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan
- pemberian subsidi kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan berupa transfer, subsidi pendidikan, subsidi pangan, pemberian kredi lunak, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masayarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk hidup sejahtera, dengan mengelola modal tunai maupun modal manusia yang dterimanya.
- Pengadaan dan pembaharuan pajak pendapatan dan pajak kekayaan
- Peningkatan pajak pendapatan dan pajak kekayaan kepada golongan kaya yang dominan merasakan pertumbuhan ekonomi. Bagi penduduk kaya, peningkatakan presentase pajak yang tidak signifikan tidak akan menjadi masalah baginya. Peningkatan pajak pendapatan dan pajak kekayaan ini, dapat menjadi input dalam pemberian subdsidi kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
- Pemberantasan korupsi sebagai parasit dalam pembangunan ekonomi
- Salah satu ciri negara berkembang adalah membudidayanya korupsi baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hal ini tentu saja akan menjadi pengahambat dalan menjalankan upaya-upaya yang dilakukan. Dengan menghilangkan korups sampai keakar-akarnya, tidak hanya distribusi oendapatan yang berjalan lancer, tetapi pembangunan ekonomi, peningkatan taraf hidup,dan yang lainnya juga akan berjalan dengan lancar.
Jika uapaya-upaya diatas intensif dilakuka oleh pemerintah, bukannya tidak mungkin kesejangan ekonomi di Indonesia terhapus. Selain itu pemerintah sebgai stakeholder dalam menurunkan kesenjangan ekonomi, peran masyarkat sebagai