Pemanfaatan EBT di Indonesia: Menuju Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran menuju ekonomi hijau semakin mendesak, bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan kemandirian energi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, perjalanan menuju pemanfaatan EBT di Indonesia tidaklah mulus, terutama karena tantangan politik yang dihadapi. Dengan memahami dinamika politik yang berpengaruh pada pengembangan EBT, kita dapat melihat peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.

Pertama-tama, penting untuk mencatat bahwa Indonesia telah menargetkan penggunaan energi baru terbarukan sebanyak 23% dari total bauran energi pada tahun 2025, sebuah langkah yang ambisius mengingat saat ini kontribusi EBT masih di bawah 10%. Sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa tersedia melimpah, namun pengembangannya sering kali terhambat oleh regulasi yang tidak jelas dan kurangnya dukungan politik. Misalnya, meskipun terdapat potensi tenaga surya yang besar, banyak proyek energi surya terhambat oleh kebijakan lokal yang tidak mendukung atau ketidakpastian dalam perizinan.

Kedua, investasi dalam energi terbarukan memerlukan dukungan kuat dari pemerintah. Kebijakan yang konsisten dan komprehensif sangat diperlukan untuk menarik minat investor baik domestik maupun asing. Sayangnya, kebijakan energi di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Ketika pemerintah mengalami perubahan, kebijakan energi yang sudah dirancang bisa saja terabaikan atau bahkan dibatalkan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi para investor dan menghambat pengembangan proyek energi terbarukan. Di sisi lain, pemangku kepentingan yang ingin mempertahankan status quo dalam penggunaan energi fosil sering kali memengaruhi kebijakan dengan cara yang negatif.

Selanjutnya, korupsi dalam sektor energi juga menjadi salah satu penghalang utama dalam pemanfaatan EBT di Indonesia. Praktik korupsi dalam proses pengadaan dan perizinan dapat mengakibatkan proyek energi terbarukan yang seharusnya menguntungkan menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Hal ini semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal komitmen untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek energi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi.

Meskipun ada tantangan yang signifikan, situasi politik saat ini juga memberikan peluang bagi pengembangan EBT di Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, dan tekanan dari publik serta masyarakat sipil untuk menerapkan kebijakan energi yang lebih hijau semakin meningkat. Gerakan ini dapat memengaruhi pemimpin politik untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro-EBT. Pemilihan umum yang akan datang dapat menjadi momentum bagi calon pemimpin untuk memperkenalkan visi yang lebih berani dan berkelanjutan dalam hal energi. Dengan memasukkan isu energi terbarukan ke dalam agenda politik, ada harapan untuk mendorong perubahan yang diperlukan dalam kebijakan energi.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam transisi menuju energi terbarukan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan konsekuensi negatif dari ketergantungan pada energi fosil, masyarakat dapat menjadi kekuatan pendorong dalam mendorong pemerintah untuk bertindak. Program-program pendidikan yang fokus pada keberlanjutan dan energi terbarukan harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal dan informal.

Lebih jauh lagi, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mempercepat transisi menuju EBT. Pemerintah harus menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam energi terbarukan, misalnya melalui pengurangan pajak atau subsidi untuk proyek-proyek hijau. Di sisi lain, perusahaan harus menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dengan mengintegrasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan ke dalam operasi mereka. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas teknologi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, Indonesia juga dapat mengambil peran aktif dalam kerjasama internasional terkait energi terbarukan. Dengan bergabung dalam perjanjian dan kemitraan internasional, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan keahlian dari negara lain serta mendapatkan dukungan finansial untuk proyek energi terbarukan. Hal ini dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Kesimpulannya, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun tantangan politik, kebijakan, dan korupsi masih menjadi penghalang, momentum yang ada saat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan positif. Melalui dukungan kebijakan yang konsisten, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam transisi energi terbarukan di Asia Tenggara. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian energi global, investasi dalam energi baru terbarukan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.