Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan efektif. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada berbagai isu yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Persepsi Publik yang Membaik, Namun Masih Ada Kekhawatiran
Survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya tren positif dalam persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air. Sebanyak 36,5% responden menilai bahwa kondisi penegakan hukum sudah baik, dengan 3,5% di antaranya bahkan menyatakan sangat baik. Namun, di sisi lain, masih ada 31,1% responden yang menganggap penegakan hukum buruk atau sangat buruk.
Data ini mengindikasikan adanya polarisasi pandangan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dr. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator, menyatakan, "Meski ada tren positif, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa masih ada ketidakpercayaan yang signifikan terhadap sistem hukum kita."
Kasus-kasus Kontroversial yang Mengguncang Kepercayaan Publik
Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi publik adalah munculnya kasus-kasus kontroversial yang melibatkan pejabat tinggi negara. Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, menjadi sorotan publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi tersebut.
Kasus ini bukan hanya menimbulkan kekecewaan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang integritas dan efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. "Ketika mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru terjerat kasus, tentu ini menjadi pukulan telak bagi upaya penegakan hukum di negeri ini," ujar pengamat hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra.
Upaya Pembenahan dan Tantangan ke Depan
Menyikapi berbagai persoalan ini, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan sejumlah langkah strategis. Kejaksaan Agung, misalnya, berhasil meraih tingkat kepercayaan publik tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya, dengan persentase 76,2%.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Reformasi sistem peradilan, peningkatan transparansi, dan penguatan integritas aparat penegak hukum menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.