Dinamika politik di Australia dapat dipahami dengan mengenal sistem partai yang ada di sana. Keputusan politik, kebijakan, dan dinamika pemerintahan cukup bergantung pada pengaruh partai-partai besar. Australia adalah negara demokrasi mapan sehingga Indonesia bisa belajar dari pengalaman demokrasi Australia terutama dari sistem kepartaiannya.
Australia memiliki sistem kepartaian dimana politik di Australia dihegemoni oleh dua partai yakni Labour Party (ALP) dan Liberal Party. Biasanya, perpolitikan dengan sistem partai seperti ini disebut sistem dwi partai. Namun, kita akan lebih tepat dengan menyebut bahwa Australia adalah negara dengan sistem dua setengah partai (two and a half party system) (Kane, 2008). ALP dan Liberal Party telah lama menjadi kekuatan yang mendominasi di perpolitikan Australia. Namun. Di luar dua partai tersebut, terdapat juga National Party of Australia (sebelumnya bernama Australia Country Party). Partai tersebut mewakili kepentingan petani, peternak, atau masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Tetapi, di luar partai-partai besar tersebut, Australia juga memiliki berbagai partai-partai kecil. Menurut Jaensch dalam Smith (1997) terhitung sejak 1970 hingga 1980-an, Australia memiliki 82 partai tapi partai-partai kecil tersebut menghilang seiring waktu. Hal ini lah yang mendasari bahwa Australia adalah negara dengan sistem dua setengah partai seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
Sistem kepartaian di Australia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik sejak Australia masih menjadi bagian dari jajahan Inggris. Pada awal abad ke-19, koloni-koloni di Australia membuat sistem yang lebih inklusif dengan mengadakan pemilihan dewan legislatif. Sejak 1901, barulah Australia memiliki konstitusi sendiri sebagai negara yang merdeka. Australia memutuskan untuk menerapkan sistem federal sekaligus mengadakan pemilu pertama untuk dewan perwakilan. Awal abad ke-20 ini lah, Australia berhasil mencapai sistem kepartaian yang stabil (Kane, 2008). Buktinya, sistem kepartaian ini resiliens menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi selama bertahun-tahun. Hal ini didukung karena ada batas garis ideologi yang jelas antara partai hegemonik yakni ALP, Liberal, dan National Party. National Party yang memiliki kekuatan lebih kecil kerap berkoalisi dengan Liberal Party sebagai bentuk respons karena merasa terancam oleh ALP.
Liberal party muncul sebagai respons terhadap pekerja yang berserikat. Kelompok bisnis merasa mereka juga harus melindungi kepentingan usahanya. Namun, Liberal sadar bahwa jika mereka hanya merepresentasikan kelompok bisnis, maka jumlahnya tidak ada banyak. Oleh karena itu, Liberal melalui Robert Menzies berusaha menjaring "orang-orang yang terlupakan" oleh Labour dan kelas menengah (Smith, 1997). Tetapi, di tingkat parlemen, kelas bisnis tetap menjadi substansial dan kekuatan utama Liberal (Smith, 1997). Arah ideologi partai Liberal juga lebih ditentukan oleh pemimpin-pemimpin partai seperti Menzies, John Howard, atau Malcolm Fraser. Partai ini menekankan pada kebebasan individu dan hak-hak individu (Smith, 1997).
Sementara itu, teman koalisinya adalah National Party atau lebih dikenal sebagai The Nats. The Nats didirikan pada 1920 dengan nama awal Country Party. Isu yang mereka perjuangkan adalah kepentingan pertanian dan perkebunan serta masyarakat rural Australia karena pada saat itu ekonomi Australia sangat bergantung dari sektor tersebut. Mereka berkoalisi dengan Liberal pada 1946 hingga hari ini demi memperkuat kekuatan. Liberal bisa fokus pada isu masyarakat urban dan kelas menengah sementara The Nats bisa fokus menangani isu masyarakat rural. Mereka memperjuangkan kebijakan infrastruktur untuk wilayah regional, pengurangan pajak bagi pekerja perkebunan dan pertanian, hingga mendorong investasi sektor kehutanan di Australia.
ALP muncul sejak 1890, jauh saat Australia masih menjadi wilayah koloni Inggris. Hal ini menjadikan ALP partai tertua di Australia. ALP muncul karena campuran dari kelompok radikal, buruh, dan sosialis di kalangan pekerja (Smith, 1997). Pada saat itu, politik diisi oleh kelompok bisnis, kapitalis, dan pemilik tanah. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini menuntut adanya representasi kelas pekerja di politik terutama di parlemen untuk menyuarakan kepentingan mereka seperti jam kerja dan upah yang layak. Namun, ALP yang tadinya lebih banyak diisi oleh pekerja kerah biru justru saat ini mulai bergeser oleh pekerjaan berpendidikan seperti guru, perawat, atau kalangan profesional (Smith, 1997). Meskipun begitu, ALP tetap memperjuangkan isu-isu keadilan dan kesetaraan hak pekerja dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap kelas pekerja yang beragam.
Saat ini, partai yang memegang pemerintahan di Australia adalah Labour yang dipimpin Anthony Albanese. Kepemimpinan Albanese sekaligus menjadikannya perdana menteri yang menjabat saat ini, terhitung sejak pemilu Australia Mei 2022 mengalahkan Liberal. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Labour setelah satu dekade (Turnbull, 2022). Partai Liberal kini menjadi oposisi setelah hanya mampu meraih 29 kursi pada pemilu terakhir. Jumlah ini menurun signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Liberal hanya mendapatkan 29% sementara Labour mendapatkan 32,9%.
Partai-partai sedang menyiapkan untuk pemilu federal di Australia mendatang yang akan diadakan sebelum September 2025. Oleh karena itu, sikap partai pada suatu isu sangat menentukan pandangan masyarakat pada partai yang nantinya akan berpengaruh juga pada suara mereka. Persaingan ketat terjadi antara partai-partai besar seperti yang sudah disebutkan di atas Australian Labor Party, Liberal Party of Australia, National Party of Australia, dan Australian Greens. Partai-partai ini berusaha keras untuk memenangkan hati dan pikiran pemilih, dengan fokus pada isu-isu penting seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, pemilu federal mendatang akan menjadi momen krusial bagi masa depan politik dan pemerintahan di Australia.
Referensi
Kane, J. (2008). The 'Tyranny' of the Two Party System: The Australian Case [Presented to International Seminar Conference, "Political Parties and the Qualityof Democracy", Mxico, 26-28 November 2008].
SBS News. (2022, May 13). The National Party of Australia: Who are They? Then and Now. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YwvJCwdLNMo