Indonesia menghadapi tantangan ekonomi politik dan pembangunan yang signifikan menjelang pilkada serentak pada November 2024, berbarengan dengan pemilihan umum pada Februari 2024. Kedua agenda besar ini memiliki dampak mendalam pada dinamika politik dan pembangunan ekonomi di negara ini.
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak diharapkan meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemilih, tetapi juga membawa potensi polarisasi politik dan gangguan pada program pembangunan.
Durasi kampanye yang dipersingkat dari enam bulan menjadi 120 hari bertujuan mengurangi biaya dan meminimalisir risiko penyebaran COVID-19. Namun, pemotongan durasi kampanye ini juga membatasi waktu bagi kandidat untuk menyampaikan visi mereka kepada pemilih, yang bisa mempengaruhi kualitas debat publik dan keputusan pemilih (KOMPAS.com).
Dari sisi ekonomi, tahun pemilu seringkali menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis. Namun, kegiatan ekonomi bisa mendapat dorongan dari peningkatan pengeluaran selama periode kampanye, meskipun hal ini dapat dibarengi dengan inflasi jangka pendek.
Bank Mandiri memprediksi bahwa tahun politik dapat mendorong kenaikan inflasi, namun lonjakannya tidak terlalu tinggi, sehingga memberikan gambaran campuran tentang pengaruh pemilu pada ekonomi (KOMPAS.com).
Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk Pemilu 2024 meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya, mencerminkan kenaikan biaya dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih kompleks dan luas. Pemerintah telah menolak usulan kenaikan anggaran yang terlalu besar untuk memastikan bahwa fokus tetap pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi (VOA Indonesia).
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini tidak hanya sebuah peristiwa politik tetapi juga momentum penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Kebijakan dan strategi yang diambil selama periode ini akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan, mempengaruhi stabilitas, dan kesejahteraan sosial.
Dalam konteks ini, pilkada serentak dan pemilu di Indonesia adalah kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun, ini juga menuntut manajemen yang cermat dan strategi yang matang untuk meminimalkan gangguan dan memaksimalkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.