Ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja melakukan unjuk rasa di depan Istana (6/6/2024). Aksi ini dipimpin oleh Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Para buruh ini memulai aksi mereka pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota, kemudian bergerak menuju Istana melalui kawasan Patung Kuda.
Penolakan Terhadap Kebijakan Tapera
Dokumen Pribadi
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam aksi ini adalah penolakan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Said Iqbal mengungkapkan bahwa kebijakan ini sangat merugikan para pekerja karena membebani mereka dengan iuran tanpa memberikan kepastian akan memiliki rumah setelah 10 hingga 20 tahun berkontribusi.
"Kebijakan Tapera ini tidak hanya membebani pekerja dengan iuran, tetapi juga tidak memberikan kepastian bahwa mereka akan memiliki rumah setelah berkontribusi selama bertahun-tahun," ujar Said Iqbal. Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah seolah-olah lepas tanggung jawab dalam penyediaan rumah, karena hanya bertindak sebagai pengumpul iuran tanpa mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD untuk program tersebut.
Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti masalah potensi korupsi dalam pengelolaan dana Tapera dan kerumitan dalam proses pencairan dana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh bahwa dana yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tidak akan dikelola dengan baik dan transparan.
Isu-Isu Lain dalam Aksi
Dokumen Pribadi
Selain menolak kebijakan Tapera, aksi ini juga akan mengangkat beberapa isu penting lainnya yang mempengaruhi kehidupan buruh dan rakyat pada umumnya. Berikut adalah beberapa isu yang akan disuarakan dalam aksi ini:
1. Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal
Para buruh juga akan menolak tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin memberatkan. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, kini menjadi beban yang menghimpit akibat biaya yang terus melambung. Bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi semakin sulit dicapai dengan adanya UKT yang mahal.
2. Tolak Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan
Kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Menurut para buruh, kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak. Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat.
3. Penolakan terhadap Omnibuslaw UU Cipta Kerja
Omnibuslaw UU Cipta Kerja juga menjadi salah satu fokus utama dalam aksi ini. Meskipun diklaim akan mendorong investasi, bagi para buruh, UU ini merupakan simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi. Fleksibilitas kerja melalui kontrak dan outsourcing yang semakin bebas hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa sanksi pidana.