Oleh: Fathan Farras Aufaa
Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan untuk pertama kalinya terdapat dua kasus pasien Covid-19 di Indonesia. Saat itu masyarakat mengalami panic buying atau bisa disebut dengan aksi borong kebutuhan pokok yang membuat ketersediaan kebutuhan pokok menjadi langka sementara. Tidak lama setelah itu, semua barang kebutuhan pokok sudah kembali tersedia di supermarket ataupun pasar.
Beberapa minggu setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia, kasus Covid-19 mengalami lonjakan dan di saat itu pemerintah menganjurkan semua masyarakat menggunakan masker. Di sisi lain ada banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini, seperti menimbun masker dan menjual masker-masker bekas yang dijual kembali.
Tetapi pemerintah lagi lagi berhasil membuat oknum tersebut rugi karena pemerintah dengan sigap memproduksi masker-masker dengan waktu yang terbilang cepat.
Tetapi beberapa bulan lalu pemerintah mengumumkan bahwasanya tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan Pilkada dan keputusan ini sangat mengundang kontroversi, karena bulan kemarin tanggal 25 September 2020 Indonesia sempat menyentuh angka tertinggi yaitu 4823 kasus per harinya.
Dan sekarang 28 Oktober 2020 mengalami penurunan 3520 kasus per harinya, tapi itu bukan berarti kita bisa tetap santai apalagi sampai mengadakan Pilkada di tengah pandemi ini.
Bisa dibilang pemerintah telat dalam menghadapi virus Covid-19 ini dan terlalu menganggap remeh, ditambah masyarakat yang kurang disiplin dalam mengikuti arahan pemerintah seperti Social Distancing, Physical Distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal peran masyarakat juga sama pentingnya dalam memutus rantai virus Covid-19.
Miris melihat banyak tempat ibadah, wisata hingga kuliner yang merupakan sarana pertumbuhan ekonomi ini dibatasi dengan ketat khususnya di Tangerang, Banten ini. Tetapi Pilkada tetap saja dijalankan dengan bertameng tetap mengikuti protokol Covid-19.
Padahal kita bisa belajar dari negara tetangga kita yang serumpun yaitu Malaysia, yang terlebih dahulu mengadakan Pilkada dan terjadi lonjakan dua hari berturut-turut sejak awal Juni 2020.
Meskipun di sisi lain Singapura berhasil menjalaninya dengan baik, belum tentu eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia disertai masalah kedisiplinan masyarakatnya akan membuahkan hasil yang sama baiknya seperti negara Singapura, ditambah negara mereka yang terbilang sangat kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan negara indonesia yang sangat besar dan luas wilayahnya.
Melansir dari news.detik.com edisi 21 September 2020 Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat pandemi Covid-19. Bawaslu Banten menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada KPU, DPR dan pemerintah pusat.