PERAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL
Abstrak
Era globalisasi lahir dengan membawa pengaruh positif dan negatif sehingga bangsa yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik akan semakin tertinggal. Dewasa ini,peningkatan ekonomi di era globalisasi makin krusial demi memajukan kesejahteraan umum. Namun, upaya peningkatan ekonomi haruslah berkeadilan dan mengedepankan kepentingan umum sehingga kita semua dapat menikmatinya.
Cara tepat dan cepat untuk mengukur keselarasan upaya peningkatan ekonomi dan cita-cita/tujuan bernegara Indonesia adalah melalui Pancasila. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Pancasila sebagai falfafah bangsa Indonesia diimplementasikan dalam bidang ekonomi di era globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia adalah dengan menumbuhkan kembali semangat Pancasila. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ideologi, prinsip dan falsafah bangsa, serta sebagai representasi pokok dasar bagi negara yang merdeka. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi tujuan utama dari rangkaian wacana pemerintah, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu mengikat kehidupan negeri ini.
Kata kunci: Pancasila, Implementasi Pancasila, Ekonomi.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pancasila merupakan dasar visi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting bagi kepribadian bangsa, jiwa, ideologi, perjanjian luhur bangsa, kepribadian Indonesia, dan tujuan nasional. Kita warga negara Indonesia harus mengetahui bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Selain menjadi pedoman hidup seluruh masyarakat Indonesia sebagai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan nilai luhur yang perlu kita jalani dengan sepenuh hati. Memahami Mengenai nilai-nilai Pancasila, pengkajian yang mendalam akan menjadikan kita memantapkan jati diri, watak dan jati diri kita dengan sikap atau kepribadian Pancasila.
Di era globalisasi ini pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif, namun dibandingkan dengan dampak positifnya, hal negatif tersebut merambah ke masyarakat khususnya kalangan remaja. Salah satu yang paling berkesan adalah dampak negatif globalisasi terhadap negara, dampaknya adalah merosotnya nilai-nilai luhur seperti budaya asing yang bertentangan dengan muatan Pancasila di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami Pancasila dan melupakan Pancasila bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat globalisasi dan meningkatnya interaksi dan perdagangan internasional, maka cukup banyak peraturan luar negeri atau internasional yang dimasukkan ke dalam undang-undang dalam negeri, misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional, sekuritas, pasar modal, kejahatan komputer dan sejenisnya.
Indonesia tidak bisa menghindari dampak globalisasi di segala bidang kehidupan, baik sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Hukum sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian, karena di satu sisi sumber daya keuangan terbatas, dan di sisi lain permintaan atau kebutuhan akan dana tidak terbatas, oleh karena itu sering timbul konflik antar warga negara ketika memperebutkan dana tersebut. Pemberlakuan Pancasila dalam bidang perekonomian sebagai pembangunan perekonomian suatu negara, yang sebenarnya merupakan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Penerapan Pancasila dalam bidang perekonomian di era globalisasi lebih didasarkan pada nilai-nilai moral.
Hakikat nilai-nilai luhur tersebut telah menjadi pedoman bangsa Indonesia selama berabad-abad. Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia hendaknya selalu ditaati dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antar individu maupun kelompok, yang seringkali terabaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Akibat kekayaan yang datang dari berbagai belahan dunia, eksistensi Pancasila kini terancam kebebasan yang berlebihan. Pemberlakuan Pancasila dalam bidang perekonomian bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang sesuai dengan sila Pancasila, menekankan pada keselarasan mekanisme harga dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mekanisme pasar yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah menjamin masyarakat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, kolonialisme/ketergantungan, kesengsaraan dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Nilai-nilai Pancasila tersebur menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi nasional yang belandaskan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, dengan tetap memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompom, dan Masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh peran Pancasila dalam membentuk kebijakan ekonomi nasional:
Pancasila sebagai dasar moral ekonomi
Pancasila menjadi dasar moral ekonomi yang mengatur perilaku ekonomi Masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keaadilan. menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan ekonomi yang jujur, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Nilai ketuhanan
Nilai ketuhanan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, masyarakat didorong untuk menghindari kegiatan ekonomi yang bersifat riba, judi, dan spekulasi.
Nilai kemanusiaan
Nilai kemanusiaan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, masyarakat didorong untuk berbisnis secara jujur dan adil, serta memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lain.
Nilai persatuan
Nilai persatuan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan bersama. Misalnya, masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak merugikan masyarakat lain.