Lihat ke Halaman Asli

Protap Polri No.1/X/2010 Diskriminatif

Diperbarui: 26 Juni 2015   12:29

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_287592" align="alignleft" width="300" caption="Dengan Protap akan lebih parah lagi"][/caption] Jika justru membahayakan masyarakat dan mengkerdilkan demokrasi kenapa harus ada Protap Polri No. 1/X/2010? Terbitnya Protap tentang penanggulangan aksi anarki seakan menghalalkan polisi berbuat seenaknya terhadap masyarakat. Tanpa Protap ini saja mereka seringkali bertindak represif khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. Yang menjadi kekhawatiran bukanlah bukanlah tendangan sepatu, pentungan, gas air mata, peluru karet dan bahkan peluru tajam. Akan tetapi adalah mentalitas polisi yang merasa sebagai warga negara kelas menengah. Protap ini akan cenderung disalah gunakan terhadap masyarakat yang mereka anggap sebagai warga negara kelas bawah dan tidak akan mendatangkan perubahan mentalitas polisi saat berhadapan dengan warga negara kelas atas. Seperti biasa polisi akan kehilangan kewibawaan dan rasa percaya dirinya saat menangani pejabat yang korup atau pengusaha yang nakal. Saat ini polisi sudah kehilangan kepercayaan masyarakat bahkan telah dianggap sebagai musuh masyarakat. Protap ini pun bukanlah jawaban yang tepat sebagai upaya membenahi citra polisi di mata masyarakat. Karena Protap ini justru dinilai sebagai arogansi aparat Kepolisian oleh masyarakat yang trauma terhadap sepak terjang Kepolisian selama ini. Kepolisian sepertinya telah mengalami amnesia akut akan peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Polisi lahir bersamaan dengan kebutuhan masyarakat, untuk menjamin keamanan, ketentraman, ketertiban dan kepatuhan atas etika serta norma-norma sosial yang disepakati. Nah, masalahnya Protap ini sangat diskriminatif, karena Protap ini bisa menjadi pembenaran untuk meredam sebuah aksi unjuk rasa meskipun tidak anarkis dan ini sama mengkerdilkan demokrasi. Akhirnya justru semakin mencoreng citra Kepolisian di mata masyarakat. Karena dalam masyarakat modern yang demokratis lebih dibutuhkan upaya yang persuasif dibandingkan tindakan yang mengarah represif.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline