Politik luar negeri merupakan sebuah cerminan bagaimana negara menciptakan kebijakan terhadap negara itu sendiri. Politik luar negeri merupakan langkah yang diambil oleh sebuah negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga kedua negara tersebut akan lebih mengenal satu sama lain.
Politik luar negeri Indonesia mempunyai prinsip bebas aktif. Prinsip bebas aktif ini mempunya beberapa landasan yaitu landasan idiil menganut Pancasila sebagai dasar negara, landasan konstitusional menganut undang-undang 1945 dan landasan operasional yang sangat dinamis dikarenakan mengikuti landasan ini mengikuti zaman.
"Bebas" berarti sikap netral yang ditunjukkan negara Indonesia bukan berarti tidak mempunyai pedoman, akan tetapi kita berhak tidak memilih blok manapun yang tidak sesuai dengan landasan negara kita yakni Pancasila. Sedangkan "aktif" artinya adalah bentuk usaha Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dan bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negeri.
"... Sebab kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsip, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar secara "cuci tangan", tidak sekadar secara defensif, tidak sekadar secara apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l'homme par l'homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di manapun ia berada," tulis Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965, hlm. 277).
