Kebijakan Tercipta dari Kesadaran Kritis

Dalam beberapa waktu terakhir banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk pembangunan, menjadi timbul tenggelam, yaitu seiring pergantian rezim penguasa berganti pula kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan salah satunya terkait kegagalan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan tersebut dalam mencapai tujuannya.

 Kadangkala juga Kebijakan-kebijakan yang seharusnya menjadi solusi dalam setiap pembangunan dan menjawab permasalahan rakyat justru menjadi beban yang harus ditanggung oleh rakyat itu sendiri, karena setiap kebijakan yang diimplementasikan tersebut pasti disertai dengan anggarannya masing-masing. 

Sedangkan anggaran kebijakan masih mengandalkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu diperlukan suatu formula khusus dalam menangani persoalan kegagalan kebijakan pemerintah ini.

Lebih lanjut, Paulo Freire, tokoh pendidikan asal Brazil, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan rakyat dalam pembangunan yang ideal.  Ia menolak pendekatan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai objek pasif kebijakan pemerintah.  Sebaliknya, Freire menganjurkan agar baik pemerintah maupun rakyat berperan sebagai subjek aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Menurut Paulo Freire, permasalahan di akar rumput hanya dapat dipahami dan dipecahkan oleh rakyat itu sendiri.  Oleh karena itu, pemberdayaan rakyat menjadi kunci.  Pemberdayaan ini bertujuan untuk mencapai kesadaran kritis di kalangan rakyat, sehingga mereka mampu memahami realitas kehidupan mereka dan berperan aktif dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Freire mengkritik program-program seperti Subsidi, Bantuan sosial (Bansos) dan lainnya yang bersifat paternalistik, karena menurutnya program-program tersebut justru dapat mematikan kemampuan dan kreativitas rakyat untuk memecahkan masalah mereka sendiri.  Program-program tersebut, menurut Freire, hanya memberikan solusi sementara atau bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan sebenarnya.  

Pembangunan yang berkelanjutan, menurut Freire, harus berakar pada partisipasi aktif dan kesadaran kritis rakyat.  Ia menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan pembelajaran kritis sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Maksud dari pada dialog, ialah terjalinnya komunikasi diantara pemerintah dengan rakyat yang sama-sama sebagai subyek dalam membahas permasalahan-permasalahan yang merupakan objek dari realitas rakyat. Sehingga hasil kesepakatan dari komunikasi tersebut itulah yang menjadi dasar terciptanya kebijakan yang menjadi solusi yang terbaik. Kemudian partisipasi ialah rakyat sebagai subyek diikutsertakan dalam menjadi bagian saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

 Sehingga dapat terciptanya pertanggungjawaban terhadap kebijakan tersebut dan terhindarnya dari tindakan-tindakan penyelewengan dalam mencapai tujuannya. Namun itu semua, langkah pertama yang harus dilakukan ialah memberikan pembelajaran atau pendidikan secara kritis terhadap rakyat untuk tercapainya kesadaran kritis.