“Indonesia perlu mewaspadai apabila China sampai menggelar kekuatannya mendekati 20% di sekitar kawasan Indonesia, kekuatan pertahanan Indonesia pada 2014- 2019 hanya mampu menanggulangi seperlima dari kekuatan China pada tahun yang sama.” (Badan Intelijen Negara, 2014)
Laut China Selatan merupakan kawasan strategis yang penuh konflik di Kawasan Asia Pasifik. Klaim teritorial yang tumpang tindih, terutama oleh China, telah menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut, termasuk bagi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang bersengketa secara langsung mengenai klaim di Laut China Selatan, kedaulatan wilayah, posisi geografis, dan kepentingan ekonomi di sekitar perairan Natuna Utara menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan terhadap dinamika konflik di kawasan ini. Penguatan diplomasi menjadi solusi yang paling efektif untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.
Dengan yang strategis menjadikan Laut China Selatan menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan nilai perdagangan yang melintasinya mencapai triliunan dolar setiap tahun. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Indonesia memiliki kepentingan strategis di wilayah ini untuk menjaga kedaulatan, keamanan maritim, dan stabilitas ekonominya. Jika konflik di Laut China Selatan memanas, tidak hanya perdagangan yang akan terganggu, tetapi juga akses Indonesia ke sumber daya alam vital di Laut Natuna Utara dapat terancam.
Tindakan agresif China, seperti membangun pulau buatan dan mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine-dash line), menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada beberapa kesempatan, kapal-kapal milik China telah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, yang memicu insiden diplomatik dan militer .
Dalam menghadapi ancaman ini, Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis, baik melalui diplomasi maupun penegakan hukum. Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa wilayah Natuna tidak termasuk dalam sengketa Laut China Selatan dan telah meningkatkan patroli militer di perairan tersebut. Selain itu, Indonesia juga berupaya memperkuat aliansi dengan negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan ini, seperti Australia dan Jepang, untuk meningkatkan keamanan maritim regional.
Dari sisi keamanan, jika sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius. China saat ini merupakan salah satu negara dari tiga negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia, selain Amerika Serikat dan Rusia. Kemampuan dan pengalaman militer China dalam berbagai medan pertempuran memberikan pengaruh kepercayaan diri dan peluang keberhasilan yang cukup besar bagi China apabila terjadi konfrontasi dengan militer Indonesia dalam upaya merebut wilayah kepulauan Natuna. Menurut Badan Intelijen Negara, kekuatan pertahanan Indonesia pada 2014- 2019 hanya mampu menanggulangi seperlima dari kekuatan China pada tahun yang sama. Hal ini berarti Indonesia perlu mewaspadai apabila China sampai menggelar kekuatannya mendekati 20% di sekitar kawasan Indonesia. Kekuatan militer Indonesia masih jauh di bawah China. China memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia dengan teknologi militer yang lebih maju. Dalam hal kemampuan angkatan laut, China memiliki kapal induk, kapal perusak, dan kapal selam nuklir, yang sangat superior dibandingkan dengan armada Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan militer tidak realistis dan dapat membawa risiko besar bagi Indonesia.
Untuk mencegah meletusnya pertempuran, perlu dilakukan Tindakan preventif peperangan salah satunya adalah berdiplomasi. Diplomasi memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Melalui diplomasi, Indonesia dapat mengadvokasi kepentingannya di forum internasional dan membangun aliansi strategis untuk menghadapi ancaman bersama. Diplomasi juga membuka jalan untuk penyelesaian konflik secara damai, mengurangi risiko konfrontasi militer yang bisa merugikan semua pihak yang terlibat.
Diplomasi memungkinkan penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, menghindari kekerasan dan eskalasi militer. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian internasional dan mendukung stabilitas kawasan. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas-aktif, dapat menggunakan diplomasi untuk membangun konsensus dan mencari solusi damai bagi semua pihak yang terlibat. Indonesia juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam diplomasi regional dan internasional, khususnya melalui perannya di ASEAN. Indonesia dapat memanfaatkan platform ini untuk mendorong dialog multilateral dan menyusun kode etik yang mengikat semua pihak di Laut China Selatan. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat stabilitas kawasan dan mengurangi ketegangan.
Indonesia harus terus memainkan peran aktif dalam ASEAN dan forum internasional lainnya seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS). Melalui ASEAN, Indonesia dapat mendorong penerapan penuh Deklarasi Perilaku (DoC) dan mempercepat negosiasi Kode Etik (CoC) yang mengikat secara hukum untuk mengatur perilaku negara-negara di Laut China Selatan. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mengurangi risiko eskalasi konflik. Indonesia perlu memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa, seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Kerjasama ini bisa mencakup latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Selain itu, hubungan multilateral dengan negara-negara ASEAN dan mitra dialog lainnya harus terus diperkuat untuk menciptakan front persatuan dalam menghadapi klaim berlebihan China. Diplomasi maritim harus menjadi fokus utama Indonesia. Dengan mengadakan dialog maritim dan forum keamanan laut, Indonesia dapat membangun kepercayaan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga bisa memanfaatkan organisasi maritim internasional seperti International Maritime Organization (IMO) untuk memperkuat posisi hukumnya di Laut Natuna.
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia