Lihat ke Halaman Asli

Farah Rizky Farhanah

Mahasiswi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Implementasi Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Perang Rusia-Ukraina pada Masa Presidensi G20 Indonesia

Diperbarui: 1 April 2023   11:08

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Diplomasi G20 Indonesia menemukan dimensi masalah lain yang harus dihadapi secara kolektif dan tanggung jawab oleh pemerintah Indonesia melalui sherpa KTT untuk memastikan diskusi yang bermanfaat pada November 2022.

Tantangan ini dapat mengukuhkan pengaruh Indonesia tidak hanya sebagai kekuatan regional tetapi juga global. Arah agenda pada KTT sangat bergantung pada tangan Indonesia untuk memimpin KTT yang dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kebaikan dunia yang lebih besar.

Diplomasi Indonesia dalam G20 ini dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam konflik Rusia-Ukraina sehingga menarik karena konflik dari dua negara tersebut yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina, perang telah berdampak global. Presiden Jokowi memastikan bahwa negaranya akan tetap tidak memihak dalam konflik dan kebaikan yang lebih besar dalam politik global yang masih menjadi pembahasan utama KTT G20 dan bukan geopolitik.

Indonesia juga sampai mengundang Ukraina dalam KTT G20 di tengah tekanan yang dihadapi Implementasi kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia, yang mengundang banyak pertanyaan ketimbang memberikan jawaban atas ketidakpastian tersebut.

Presidensi Indonesia dalam G20 dan menjadi tuan rumah KTT G20 2022, datang pada saat-saat yang menantang, ketika dunia perlahan-lahan pulih dari pandemi global COVID-19 dan di ambang Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung.

Tentu saja peran Indonesia sangat menjadi perhatian, apalagi ini berkaitan dengan diplomasi G20 Indonesia yang menunjukkan diplomasi Indonesia dan posisinya yang memegang tanggung jawab sebagai presiden G20 untuk menjadi roda kemudi kelompok yang terdiri dari 19 ekonomi teratas dunia dan Uni Eropa dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan bersama di antara para anggota dalam mengatasi masalah global yang sedang berlangsung.

Apabila Presiden Jokowi ingin KTT G20 menjadi warisannya, tentunya harus menerima pembahasan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pasca perang yang tidak mungkin dilakukan selama masa perang, terutama jika pelaku agresi hadir.

Terlepas dari situasi yang menantang dan masalah yang kompleks, Presiden Jokowi, sebagai Presiden G20 dan anggota Kelompok Tanggap Krisis Global Sekretaris Jenderal PBB, telah memutuskan untuk berusaha memberikan kontribusi daripada tetap diam, meskipun Ukraina bukan anggota G20, ketua kelompok memiliki wewenang untuk mengundang negara-negara tamu.

Tantangan tersebut ditunjukkan dengan ketegangan antar kubu yang tentu dirasakan, untuk itu dalam upaya meredakan ketegangan, Indonesia telah mengundang Ukraina ke pertemuan tersebut meski bukan anggota G20.

Beberapa negara telah memperingatkan untuk memboikot jika Putin hadir. Jokowi telah mengundang Putin, anggota G20, dan Zelensky sebagai pengamat KTT G20, yang dijadwalkan akan diadakan di Bali pada November 2022, meskipun ada tekanan dari beberapa negara Barat untuk mengecualikan Putin.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline