Suasana menjelang Pertemuan IMF-Bank Dunia yang berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018 terasa panas. Hal ini sungguh berbeda dengan negara lainnya yang telah melaksanakan acara ini.
Di saat negara lain, dimana rakyat beserta elit politiknya semua mendukung penuh ketika acara luar biasa ini dihelat, di negara kita justru elit politik (oposisi) berlomba2 menghujat dan tidak sedikit yang menggunakan alasan yang tidak logis.
Ada 2 hal yang dikritik oleh mereka, yaitu: Pelaksanaan Pertemuan IMF-Bank Dunia yang tidak tepat waktu di tengah suasana gempa Palu, Sigi dan Donggala, kemudian yang kedua adalah masalah besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah yang menyentuh angka ratusan miliar.
Namun, mari kita sebagai masyarakat awam menelaah satu persatu. Apakah benar yg dikatakan oleh oposisi tersebut?
Di tengah ketidakpastian perekonomian global maupun bencana alam yang sedang dialami oleh Indonesia, Pemerintah terus mencari solusi agar rupiah tetap stabil, roda perekonomian terus jalan, dan Indonesia segera pulih dari bencana alam.
Kita telah melihat Pak Jokowi berserta jajaran Menterinya sudah meninjau lokasi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah beberapa kali, dan kini pak Jusuf Kalla. Namun apakah batang hidung Pak Prabowo cs sudah terlihat disana?
Menjawab kritikan yang pertama, pemerintah maupun relawan terus bekerja siang dan malam untuk pemulihan pasca gempa dan tsunami tersebut. Bahkan hingga hari ini bbm dan listrik pun sudah masuk ke Palu, Sigi dan Donggala. Kritikan ini sama saja dengan oposisi tidak menghargai usaha pemerintah maupun para relawan yang telah bekerja keras dalam pemulihan tersebut.
Pertemuan IMF-Bank Dunia ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan kesanggupan Indonesia dalam menanggulangi bencana, investasi dalam mitigasi bencana sekaligus bertukar pengalaman soal mitigasi bencana. Karena bencana alam bisa menimpa di negara manapun. Ini juga akan membentuk solidaritas antar bangsa dan negara.
Yang jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, "Apakah oposisi sudah berkontribusi bagi para saudara kita di Palu, Sigi dan Donggala? Apa mereka menganggap _kritik bisa dihitung sebagai bentuk kontribusi dibanding berpartisipasi secara nyata?"
Setelah itu menjawab lontaran kritikan kedua. Kenapa biaya yang dikeluarkan mencapai 800 Miliar?
Nyatanya!! pemerintah bersama DPR RI memang menetapkan plafon anggaran untuk Pertemuan Tahunan senilai Rp 855,5 miliar, namun yang terpakai hanya Rp 566,9 miliar!