Lihat ke Halaman Asli

Faqih Abdullah

Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Sejarah Diplomasi Indonesia pada Periode Parlementer

Diperbarui: 11 Agustus 2022   13:20

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi cerita penting bagi Indonesia, Selain Belanda. Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama diduduki antara Indonesia dengan Belanda dan juga diselenggarakan oleh para kepala negara dan pemerintahan saat itu. 

Dengan terjadinya KMB, Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda dan menjadikan sejarah terjalinnya hubungan diplomasi oleh negara lain. BFO juga turut berpatisipasi dalam konferensi tersebut. BFO adalah dewan federal yang dibentuk oleh Belanda.

Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari KMB yang berbunyi: “Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda”. 

Dari hasil KMB tersebut, Indonesia terbagi menjadi 16 pemerintah federal. Keputusan tersebut juga membuat banyak protes dari elit politik dan partai sehingga membuat pemerintahan tidak berjalan efektif.

Muhammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri pada September 1950 sampai April 1951. Pada masanya, Indonesia masuk kedalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dukungan dari negara-negara Eropa dan Timur tengah. Walaupun sempat ditentang oleh Belanda, Indonesia tetap bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dengan berpijak pada perjanjian internasional bahwa bentuk negara adalah masalah internal, Indonesia berhak menentukan pilihannya. Ekonomi Indonesia sempat membaik pada saat itu. Walau begitu, Muhammad Natsir dinilai gagal karena tidak berhasil mendapatkan Papua dalam negosiasi KMB dan di lepas jabatan sebagai Perdana Menteri.

Yang kedua adalah Soekiman Wirjosandjoyo. Masalah kali ini adalah adanya politik dengan MSA (Mutual Security Act) antara Indonesia denga Amerika Serikat di bawah Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri RI. Isinya berupa perjanjian militer antara Indonesia dan Amerika serikat, yang mana Indonesia tidak ingin terjadi adanya perjanjian militer karena dikhawatirkan akan berada dibawah pengaruh politik Amerika. 

Pada saat Ali Sastroamidjojo I menjadi Perdana Menteri Indonesia, terjadi sejarah baru yaitu Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kemudian pada masa jabatan Ali Sastroamidjojo II, terjadi peristiwa yang menandai diplomasi di Indonesia, yaitu pengunduran diri Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Alasan beliau mengundurkan diri yaitu berupa perbedaan visi, arus politik dan tujuan dengan Soekarno yang mana Soekarno memiliki ambisi kuat untuk menjadi pemimpin global.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline