Tulisan ini adalah tanggapan dan pendalaman terhadap artikel dari Kanopi FEB UI berjudul "Panggung Sandiwara Kapitalisme dan Demokrasi: Menilik Dua Naskah". Pada artikel tersebut, dinarasikan setidaknya dua hal utama. Pertama, keberadaan kelas menengah menjadi pemicu terjadinya kapitalisme. Kedua, kapitalisme harus beriringan dengan demokrasi, sehingga berbagai fenomena seperti yang terjadi di Asia dianggap menjadi anomali.
Untuk mempermudah pembahasan, alur tulisan akan dibuat seperti ini. Pada titik awal, harus dipahami bahwa proses kesejarahan antara Asia dengan Barat memiliki perjalanan yang berbeda. Perbedaan proses sejarah ini menyebabkan adanya perbedaan pula pola relasi antara kekuasaan politik dengan ekonomi. Akibatnya, apa yang dikutip dalam artikel Kanopi tersebut dari penulis yang hidup dalam alam-pemikiran Barat, perlu ditinjau ulang apabila kita hendak melihat fenomena yang terjadi di belahan benua lain, khususnya Asia.
Proses Sejarah
Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Kanopi, Kapitalisme di Barat lahir dari proses Revolusi Industri di abad ke-18. Artinya, pendorong Kapitalisme berasal dari kalangan pemodal yang didukung oleh para penemu. Situasi sosial politik mereka menjadikan kalangan bangsawan sebagai oposisi, yang dianggap selama ini memiliki otoritas kekuasaan politik dan ekonomi ketika ekonomi ditopang utamanya oleh sektor agraris.
Seiring dengan perkembangan industri, akumulasi kekayaan pun berpindah dari kalangan aristokrat ke tangan para industrialis. Terbentuklah kelas menengah yang secara ekonomi mampu namun tidak memiliki akses pada kekuasaan politik. Ketika mereka telah mengalami akumulasi sosial dan kapital, terjadilah reformasi politik.
Proses demokratisasi berjalan karena adanya tekanan dari kalangan pemilik modal untuk mendapat akses kekuasaan politik di samping para bangsawan. Hasilnya seperti yang kita perhatikan di Inggris hari ini. Para Bangsawan tetap memegang posisi penting sebagai simbol negara, tetapi kekuasaan politik telah bergeser ke kalangan non-bangsawan melalui mekanisme demokrasi.
Tetapi apa yang terjadi di Asia berbeda, dan ini bagian yang tampaknya kurang diperhatikan oleh penulis artikel tersebut. Negara-negara Asia pada umumnya adalah negara yang mengalami pengalaman sebagai koloni bagi pada pemilik modal di Barat. Akumulasi kekayaan di Barat pada masa Revolusi Industri tidak bisa dipisahkan dari proses ekstraksi sumber daya alam di Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama berabad-abad.
Untuk melanggengkan kekuasaan, Kolonialisme tidak segan-segan membentuk struktur politik di tanah jajahan yang bersifat feodal. Ketika Barat melepaskan Feodalisme seiring dengan lahirnya kapitalisme dan demokrasi, tidak demikian yang ada di Asia. Di Asia, politik Feodalisme masih ada bahkan eksesnya masih dirasakan hingga hari ini.
Proses pembentukan negara pun berbeda. Bagi kebanyakan negara Barat, negara dibentuk melalui perang dengan sesama mereka. Teritori wilayah bergeser seiring dengan tata kekuatan yang juga berubah. Belum lagi ditambah dengan berbagai proses revolusi seperti di Prancis, Inggris, Amerika, hingga Rusia yang menghasilkan Uni Soviet. Di Asia, kebanyakan negara merupakan hasil bentukan kolonial. Negara yang merdeka melalui perjuangan seperti Indonesia pun diwarisi sistem ekonomi-politik sisa kolonial. Sementara proses pembentukan negara berlangsung di Asia, di Barat sudah berjalan proses industri ke tahapan yang lebih maju.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, negara di Asia pun membawa strategi yang berbeda dari proses di Barat. Industrialisasi pertama di Asia terjadi di Jepang, yakni pada masa Restorasi Meiji di paruh kedua abad 19. Jepang mengadopsi pola pembangunan Developmental State dari Jerman masa Imperium (Thompson, 2010). Jerman mengeluarkan strategi pembangunan yang terkoordinasi oleh negara karena mereka mengalami keterlambatan industrialisasi jika dibandingkan dengan Inggris dan Prancis yang sudah lebih awal berproses. Kekaisaran Meiji mengadopsi ini. Negara mengatur industrialisasi hingga kepada sektor apa yang hendak diindustrialisasi.
Kesuksesan Industri di Jerman mendorong adanya upanya ekspansionis seperti pada saat Perang Dunia I dan II. Di Jepang pun tidak jauh berbeda. Mereka berupaya melakukan exercise of power kepada Kekaisaran Rusia dengan mencoba menganeksasi Rusia Timur pada awal abad 20. Bagi Jepang, unjuk kekuatan itu berlanjut dengan konfrontasi pada negara Barat lainnya, melalui proses Imperialisme untuk membentuk Asia Timur Raya di bawah kekuasaan Jepang. Seperti pada proses penguasaan Semenanjung Manchuria, Pulau Formosa (kini Taiwan), hingga ke Asia Tenggara. Puncaknya, ketika Jepang menyerang Pearl Harbor di Pasifik untuk berkonfrontasi dengan AS pada Perang Dunia II chapter Asia.
Perang Dunia II menghentikan proses industrialisasi di Jepang. Ditambah lagi dengan kekalahannya di berbagai front perang yang diperparah dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menggunakan bom atom. Pelucutan kekuatan Jepang pun dilakukan oleh para pemenang perang dengan melarang pembentukan angkatan perang sekaligus melarang proses industri untuk kebutuhan perang. Praktis, sektor industrialisasi Jepang bergeser, namun tetap dengan koordinasi negara.