[caption id="attachment_283506" align="aligncenter" width="480" caption="Illustrasi (metrotvnews.com)"][/caption] Siapa sih pejabat publik yang tidak mau ngetop? Banyak yang mau ngetop dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan ruang iklan di media massa. Tidak jarang juga ada yang nyisip dalam iklan layanan masyarakat yang dibayar oleh negara untuk numpang promo-kan diri. Dan kita semua pasti tahulah, siapakah mereka-mereka itu. Namun, Jokowi memang salah satu pejabat unik. Ia malah menolak keras ketika wajahnya ditampilkan sebagai iklan entah dalam bentuk baliho atau yang teranyar iklan pentingnya menjaga dokumen yang sempat tampil di televisi dua hari terakhir. Ketika merasa ia 'dimanfaatkan' untuk iklan, ia berencana untuk mencabutnya. Ia konsisten untuk tidak memanfaatkan uang rakyat dalam bentuk biaya iklan demi popularitas diri. Padahal tidak ada yang salah juga jika ia tampil dalam iklan layanan masyarakat. Namun, rupanya hal ini sudah menjadi prinsip hidup taktertawarkan baginya, sehingga sampai kapanpun sepertinya Jokowi tidak ingin memanfaatkan ruang iklan pelayanan publik untuk ikut mempromosikan dirinya sendiri. Akan tetapi, diri Jokowi yang tidak mau iklan justru bernilai iklan itu sendiri. Semakin ia menolak untuk mengiklankan diri semakin masyarakat dibuat penasaran untuk mengenalnya lebih jauh. Hal ini mengingatkan saya pada seorang guru spiritual yang selalu melarang murid-muridnya untuk menyebarluaskan apa yang dikatakan dan dilakukannya pada akhir setiap sesi pengajarannya. Namun, semakin ia melarang semakin orang membicarakannya, memperbincangkannya, dan semakin orang mengenalnya. Karena ia menguasai psikologi massa bahwa sesuatu semakin dilarang, semakin dicari tahu; semakin dibatasi, semakin digandakan. Sebagai sebuah pilihan moral untuk tidak memanfaatkan ruang iklan pelayanan publik sebagai media mempromosikan diri, sikap Jokowi ini memang pantas diapresiasi dan ditiru oleh pejabat publik lainnya. Gunakan saja bintang iklannya untuk itu. Tidak perlu aji mumpung mendomplengi iklan layanan publik yang dibiayai oleh kas negara untuk numpang ngetop.