Bentang alam dan juga wilayah geografis negara Indonesia yang sangat luas dan beraneka ragam menghadirkan persoalan tersendiri dibidang pendidikan, hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan keunikan tersendiri yang keberadaannya mewarnai dunia pendidikan Indonesia.
Selanjutnya, jika berbicara mengenai dunia pendidikan maka akan mengarah pada sumber daya manusia sebagai hasil dari sebuah sistem pendidikan. Sumber daya manusia yang tersebar di berbagai wilayah negara ini keberadaannya juga beraneka ragam, yang mana keanekaragaman sumber daya manusia ini dipengaruhi oleh pemahaman yang mereka dapatkan dari sistem pendidikan yang mereka terima. Hal ini tentunya dapat diidentifikasi bahwa sistem dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi sumber daya manusia.
Dengan wilayah geografis yang begitu luas, maka tidak meratanya pembangunan menjadi sebuah hal yang tak dapat dielakkan lagi kehadirannya. Hal ini selanjutnya dapat menciptakan kesenjangan dan menimbulkan gap antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, tidak meratanya pembangunan ini juga berdampak pada pembangunan sekolah yang tidak merata persebarannya di setiap wilayah. Sehingga tingkat pendidikan masyarakat pada satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Hal ini tentunya dapat berpengaruh pada proses berpikir, keahlian serta kemampuan sumber daya manusia yang berbeda. Tingkat pendidikan dengan sumber daya manusia pada dasarnya memiliki korelasi yang erat kaitannya.
Korelasi Pendidikan dengan Sumber Daya Manusia.
Korelasi tingkat pendidikan dengan sumber daya manusia sangat jelas terlihat kaitannya, yang mana jelas terlihat bahwa dengan pendidikan yang diperoleh masyarakat mampu membawa serta mengubah dirinya menjadi selangkah lebih maju dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekelilingnya, hal ini tentunya sesuai dengan fungsi pendidikan yang mampu menjadi salah satu aspek dalam perubahan sosial sesuai dengan fungsi manifes pendidikan. Masyarakat yang memiliki privilege di dalam bidang pendidikan maka nantinya akan dengan mudah mengembangkan berbagai potensi yang ada di sekitarnya. Hal ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki privilege pada bidang pendidikan, mereka tidak akan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekelilingnya, bahkan pola pikir mereka juga akan sulit dikembangkan nantinya.
Perbedaan privilege di bidang pendidikan sangat terlihat kesenjangannya pada masyarakat di daerah 3T atau yang lebih dikenal dengan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kesenjangan pada bidang pendidikan sangat jelas terlihat di daerah ini, yang mana di daerah ini terdapat sekolah-sekolah tertinggal yang jika dilihat keberadaannya sangat memprihatinkan, dan tentunya tidak dapat melayani kebutuhan pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Kondisi daerah yang terluar dan tertinggal ini memperparah proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar yang ada juga memperparah kondisi pendidikan di daerah ini. Hingga pada akhirnya daerah ini sulit mengejar ketertinggalannya karena keterbatasan yang ada, salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang sulit dikembangkan di daerah ini.
Isu Pendidikan yang Tidak Kunjung Usai "Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T"
Daerah tertinggal atau daerah 3T merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyumbang angka putus sekolah yang cukup tinggi di negara ini. Kesenjangan pendidikan merupakan gambaran nyata yang melatarbelakangi tingginya angka putus sekolah, selain itu tidak meratanya pembangunan memperburuk kondisi di daerah ini. Kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia juga membuktikan bahwa sistem pendidikan di negara ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang melahirkan serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan tinggi dari sistem pendidikan yang berhasil mereka terapkan pada pemerataan di bidang pendidikan.
Upaya nyata pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan, salah satunya pada isu ketidakmerataan pembangunan yang menciptakan kesenjangan pada bidang pendidikan. Negara ini juga diketahui memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan seperti yang tercantum pada pasal 31 yang merupakan landasan yang mengatur berjalannya sistem pendidikan di negara ini. Pada pasal 31 ayat pertama di dalam perundang-undangannya disebutkan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh ayat kedua yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sudah seharusnya pemerintah beserta masyarakat melakukan perubahan serta pengupayaan pemerataan pembangunan guna menghilangkan kesenjangan yang terjadi pada bidang pendidikan.
Pendidikan yang merupakan aset utama bangsa dalam mencetak para generasi dan sumber daya manusia yang berdaya saing masih memiliki harapan untuk dikembangkan lebih baik ke depannya. Sistem pendidikan yang tertinggal di negara ini memang tidak dapat diubah secara instan, akan tetapi dapat dilakukan dengan pengoptimalan serta pemerataan pembangunan yang salah satunya berfokus pada pemerataan pembangunan di bidang pendidikan sehingga dapat menghilangkan kesenjangan pendidikan yang terjadi, hingga nantinya masyarakat memiliki kesempatan dan juga privilege yang sama dalam memperoleh pendidikan yang nantinya dapat berpengaruh pada proses daya berpikir, kemampuan serta keahlian masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di sekitarnya. Hingga nantinya melalui pemerataan dalam pendidikan ini mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berwawasan dan berdaya saing.
Referensi