Setiap negara di dunia pada dasarnya memerlukan kekuatan militer untuk menjaga keutuhan negara-nya. Oleh karena itu, dalam mengelola kekuatan militer tersebut, setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Banyak sekali kebijakan militer yang ada untuk diterapkan, salah satu yang menonjol saat ini adalah kebijakan wajib militer. Wajib militer adalah sebuah kebijakan militer negara dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan mewajibkan warga negaranya untuk menyumbangkan tenaganya mengikuti pendidikan militer dalam jangka waktu tertentu dan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh negara. Sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan wajib militer ini, salah duanya adalah Thailand dan Singapura. Tentunya, ketentuan wajib militer yang diterapkan oleh kedua negara berbeda.
Thailand sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, menjadi salah satu negara yang mewajibkan kebijakan wajib militer. Wajib militer di Thailand dilakukan secara serentak pada bulan April setiap tahunnya. Syarat utama wajib militer di Thailand sendiri adalah warga negara laki-laki yang berusia 21-27 tahun, sedang tidak menjalani pengobataan serius, dan terbebas dari gangguan mental. Adapun di Thailand, terdapat keunikan sendiri dalam menerapkan wajib militer ini, antara lain :
Pertama, Thailand menggunakan sistem lotre dalam kegiatan wajib militer. Ya, sistem lotre yang dimaksud merupakan sebuah pengambilan bola berwarna merah dan hitam untuk menentukan lamanya kegiatan wajib militer yang ditempuh. Bagi mereka yang mendapatkan bola berwarna merah, mereka akan menempuh kegiatan wajib militer selama dua tahun untuk lulusan sekolah dasar hingga menengah dan satu tahun bagi lulusan Sarjana. Sedangkan mereka yang mendapatkan bola berwarna hitam akan menempuh kegiatan wajib militer selama setahun bagi lulusan sekolah dasar hingga menengah dan bagi lulusan sarjana akan terbebas dari kegiatan wajib militer ini.
Kedua, Pemerintah Thailand akan mengapresiasi mereka yang sukarela dalam mendaftar wajib militer. Mereka yang mendaftar secara inisiatif sendiri ini akan mendapatkan keringanan. Keringanan yang disebutkan seperti jangka waktu wajib militer yang ditempuh hanya selama enam bulan hingga satu tahun, tergantung kepada grade point yang mereka dapatkan. Selain keringanan tersebut, mereka juga akan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga cabang pasukan bersenjata yang ditawarkan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.
Ketiga, Pemerintah Thailand memberikan keringanan penundaan wajib militer bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan atau masih berstatus sebagai pelajar di sebuah institusi hingga umur 27 tahun. Penundaan ini biasanya diberikan bagi mereka yang sedang menempuh gelar Master dalam pendidikan.
Keempat, Karena Thailand merupakan negara yang melegalkan LGBT, maka transgender diperbolehkan di negara ini. Keikutsertaan transgender dalam kegiatan wajib militer sendiri sempat menjadi perdebatan. Pada awalnya, kewajiban transgender untuk wajib militer sempat dihilangkan, tetapi pada tahun 2012 pendataan untuk trangender mengikuti wajib militer kembali dibuka. Mereka tetap wajib untuk mengikuti kegiatan wajib militer ini dengan beberapa ketentuan dan golongan. Golongan pembagian transgender dalam mengikuti kegiatan wajib militer dibagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama diperuntukkan bagi mereka yang belum melakukan perubahan gender atau belum adanya perubahan fisik dalam tubuh mereka. Golongan kedua untuk mereka yang sudah memasang implan. Dan golongan ketiga untuk mereka sudah melakukan perubahan gender secara menyeluruh. Bagi mereka yang sudah masuk kedalam golongan ketiga, mereka akan diselidiki lebih lanjut apakah sudah benar-benar berubah atau belum. Jika terbukti sudah berubah total, mereka akan dibebaskan dari kegiatan wajib militer.
Kebijakan wajib militer ini cukup berhasil untuk Thailand. Bahkan, hingga saat ini mereka menduduki peringkat 29 miiter terbaik dunia versi Global Firepower (GFP) dengan skor PwrIndx : 0,481.
Selain Thailand, negara Asia Tenggara lain yang menerapkan kebijakan wajib militer adalah Singapura. Bagi Singapura, kebijakan wajib militer sangat diperlukan untuk negara kecil seperti mereka. Wajib militer di Singapura sendiri sudah diberlakukan setelah perpecahan dengan Malaysia, yaitu sejak 1967. Berdasarkan Undang-Undang wajib militer, mereka yang diwajibkan untuk menjalankan wajib militer ini adalah laki-laki yang berbadan sehat dan berusia 18 tahun, baik warga negara asli maupung asing yang berstatus tetap (permanent resident), wajib mendaftarkan diri pada National servive, kecuali mereka yang mendapatkan pengecualian. Kegiatan wajib militer ini berlangsung selama dua tahun. Mereka bisa dipanggil untuk bertugas sampai 40 hari per-tahun dalam kegiatan Operationally Ready National Service hingga usia 50 tahun bagi perwira atau usia 40 tahun bagi pangkat lain.
Kegiatan wajib militer ini cukup berhasil untuk negara kecil seperti Siingapura. Negara kecil yang sumber daya manusia-nya terbatas, harus dimaanfaatkan semaksimal mungkin oleh Singapura. Keberhasilan militer Singapura ini bahkan menempatkan militer mereka sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Mereka juga mempunyai peralatan-peralatan canggih yang mumpuni, seperti kapal selam, jet tempur tipe F-15 dan F-16, helikopter serang jenis Apache, dan lainnya.
Keberhasilan wajib militer yang diterapkan oleh Thailand dan Singapura menimbulkan pertanyaan "Apakah Indonesia juga perlu untuk menerapkannya?". Kekuatan militer Indonesia sejatinya sudah cukup baik dengan menduduki peringkat 15 dunia versi Global Firepower (GFP) dengan skor PwrIndx : 0,2251. Kita perlu menelaah lebih jauh faktor-faktor yang mengharuskan adanya wajib militer dengan keadaan Indonesia sekarang.
Jika kita lihat, negara yang mewajibkan kebijakan militer ini adalah negara yang sedang atau rentan akan konflik dengan negara lain, yang mana tidak cukup jika hanya menggunakan komponen utama militernya. Jika dilihat dari faktor tersebut, maka Indonesia belum memerlukan wajib militer ini karena komponen utama militer yang kita punya masih mumpuni dan kita bukan termasuk negara yang sedang atau rentan berkonflik dengan negara lain. Jika alasan militer diterapkan di negara kita untuk menumbuhkan jiwa patronisme dan kecintaan akan bangsa, tentu bisa dilakukan lewat pelatihan pramuka dan pelajaran Kewarganegaraan yang kita dapat sejak menempuh pendidikan Sekolah Dasar.