Menyimak berita media online Aceh (Rabu, 9/Jan/2019) terkait dengan pernyataan Sekretaris Jendral Generasi Muda Nasional Aceh (Ganas) yang menilai postur Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019 sangat merugikan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Tentunya pernyataan resmi yang dirilis oleh pimpinan organisasi Sayap Pemuda PNA ini layak untuk dibahas karena sepertinya sebagian elemen masyarakat Aceh sedang cemas dengan belanja pemerintahnya. Apabila PNA sebagai partai politik lokal yang menjadi pengusung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh saat ini bisa dirugikan konon lagi masyarakat biasa.
Seperti diberitakan bahwa menurut Sekjen Ganas, APBA 2019 tidak memuat program Aceh Hebat sebagaimana yang dikampanyekan dahulu. Bahkan lebih jauh dia mengatakan bahwa 15 program strategis Aceh Hebat itu merupakan program PNA, dan saat ini menguap begitu saja.
Namun apakah benar bahwa 15 program stategis yang dimaksudkan adalah hanya program PNA? Tercatat pada Pilkada Aceh 2017 lalu, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusung oleh 4 Partai yang memiliki kursi di DPRA. Yaitu: Demokrat (8 kursi), PNA (3 kursi), PDA (1 kursi), dan PKB (1 kursi). Oleh karena itu sepatutnya 15 program strategis yang dimaksud menjadi program partai-partai pengusung, bukannya malah diklaim sebagai program PNA secara tersendiri. Semestinya apabila APBA 2019 tidak menjalankan program Aceh Hebat, bukan hanya PNA tetapi juga Demokrat sebagai pemilik kursi terbanyak dalam partai pengusung harus merasakan hal yang sama.
Padahal pengesahan Qanun APBA 2019 sempat mendapatkan apresiasi khalayak bahkan diberikan bonus sebesar 87 milyar lebih oleh Kemendagri setelah lulus proses evaluasi. Pun demikian, kritikan terhadap APBA 2019 datang kemudian secara bertubi-tubi baik dari LSM, akademisi dan bahkan dari Gubernur terpilih Irwandi Yusuf yang saat ini sedang menghadapi proses persidangan beliau di Jakarta.
Memang benar bahwa tahun 2019 ini merupakan tahun politik khususnya bagi masyarakat Aceh karena Pileg dan Pilpres sedianya akan dilaksanakan pada bulan April kedepan. Untuk itu pasti tiap-tiap politisi yang maju sebagai Caleg akan berupaya sedapat mungkin mendapatkan panggung politiknya dalam APBA 2019. Upaya para politisi ini tidak semestinya langsung mendapatkan vonis negatif, karena boleh jadi cepatnya pengesahan anggaran tahun ini didorong oleh semangat para politisi petahana yang sudah duduk dikursi DPRA untuk menuntaskan janji-janji kampanye mereka lima tahun yang lalu. Lalu yang mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah nantinya adalah masyarakat umum yang menjadi konstituen politik lokal Aceh.
Kritik Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf terhadap APBA 2019 memang lebih terang dibandingkan dengan kritik dari Sekjen Ganas dimana seperti diberitakan bahwa beliau menyoroti persoalan pembangunan rumah duafa, beasiswa dengan skala prioritas bagi ASN muda berprestasi sebagai wujud program Aceh Hebat dirasakannya belum tampak mendasari postur APBA 20193.
Adapun urusan pertarungan PNA sebagai partai yang dibidani langsung oleh Gubernur terpilih dalam parlemen Aceh memang memiliki kisah tersendiri, karena dengan hanya berbekal 3,7% kursi DPRA tentunya sangat berat bagi PNA untuk mempertahankan agenda politik partainya apabila tidak selaras dengan agenda politik partai-partai lain penguasa kursi DPRA.
Bagi masyarakat biasa tentunya tidak memiliki cara lain untuk membuktikan manfaat dari APBA tahun ini bagi diri mereka kecuali menunggu realisasi hingga akhir tahun baru kemudian dapat memberikan penilaian.
Apakah benar akan ada pihak yang akan dirugikan? Kalau ada, apakah hanya PNA saja yang akan merasa dirugikan? Ataukah masyarakat selain elemen PNA pun akan merasa dirugikan?
Yang jelas adalah sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan itu selalu terbatas, apabila berharap terlalu banyak pada satu tahun anggaran sudah dipastikan akan merasa kecewa. Jadikan seperti tahun-tahun yang sudah berlalu saja, masyarakat biasa cukup harap-harap cemas dengan manfaat yang akan diperoleh dari APBA.
Referensi: