Apa itu BEPS?
BEPS (singkatan dari Base Erosion and Profit Shifting) adalah istilah yang merujuk pada strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memanfaatkan celah dan ketidakcocokan dalam sistem perpajakan internasional. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk "menggeser" keuntungan mereka dari tempat tarif pajak yang lebih tinggi ke tempat tarif pajak yang lebih rendah atau lokasi tanpa pajak di mana perusahaan tidak membayar pajak. Tujuan dari tindakan ini adalah negara-negara dengan tariff pajak yang lebih rendah.
Hal – hal penting mengenai BEPS:
- BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) adalah singkatan dari strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memanfaatkan ketidaksesuaian dan celah dalam sistem perpajakan internasional.
- BEPS dapat berdampak pada negara-negara berkembang karena penghindaran pajak dapat menghentikan pertumbuhan mereka dan mengurangi pendapatan pajak mereka.
- Komite Pajak Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki Subcommittee on BEPS for Developing Countries, yang bertujuan untuk memantau perkembangan masalah BEPS dan berkomunikasi dengan pejabat di negara-negara berkembang.
Dampak yang ditimbulkan oleh BEPS:
- Mengancam kedaulatan dan keadilan perpajakan negara maju dan negara berkembang, terutama negara-negara dengan tarif pajak standar atau tinggi.
- membantu perusahaan multinasional bermigrasi ke negara-negara dengan tingkat pajak rendah. Jika ada perbedaan tarif pajak, ada kesempatan untuk melakukan arbitrase pajak, yang biasanya digunakan oleh MNCs (MultiNational Companies) dalam perencanaan pajak mereka. Ini mendorong meningkatnya praktik perselisihan pajak dan arbitrase pajak jika tidak diselesaikan dengan cepat dan tepat. MNC (Multinational Companies) dapat dengan mudah menghindari kewajiban pajak, yang akan mengganggu kepatuhan wajib pajak lainnya.
Peran Pemerintah dalam mengurangi Praktek BEPS
Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi praktek BEPS di Indonesia, antara lain:
- Sebagai anggota dari Kerangka Kerja Terbuka OECD/G20 tentang BEPS, Indonesia berusaha untuk menerapkan setiap rencana aksi dalam undang-undang domestik. Ini tidak termasuk rencana utama yang dibahas di forum, yaitu pilar satu dan dua, yang berkaitan dengan pajak digital.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh WP yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, yang berlaku sejak 30 Desember 2016, merupakan langkah awal dalam penekanan aksi BEPS. Indonesia telah meratifikasi Aksi 13 BEPS dengan mengadopsi tiga tingkat dokumentasi harga transfer.
- Selain itu, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan seminar nasional pascasarjana untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) tentang kemungkinan sengketa dalam rangka meratifikasi Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di Indonesia; mengidentifikasi tantangan dalam Implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di Indonesia; dan menetapkan strategi untuk melaksanakan BEPS.
- Dalam upaya untuk mengatasi BEPS, Indonesia telah mengadopsi Regulasi Perusahaan Luar Negeri (CFC). Namun, penelitian menunjukkan bahwa Regulasi ini secara keseluruhan belum mampu mengatasi BEPS.
Dengan melakukan berbagai upaya ini, pemerintah Indonesia berharap dapat mengurangi praktik BEPS dan meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan.
Selanjutnya adalah permasalahan dimana rendahnya Tax Ratio di Indonesia, padahal penerimaan pajak di Indonesia sangat penting karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia.
Rendahnya Tax Ratio di Indonesia
Tax Ratio atau rasio pajak adalah perbandingan antara pendapatan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Tax Ratio:
- Tax Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara.
- Tax Ratio dihitung dengan membagi total pendapatan pajak dengan PDB negara tersebut.
- Tax Ratio dapat bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya, tergantung pada kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi masing-masing negara.
- Negara-negara yang lebih maju secara ekonomi cenderung memiliki Tax Ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang.
- Tax Ratio yang tinggi dapat membantu negara untuk meningkatkan pendapatan dan membiayai program-program pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
- Tax Ratio juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu negara.