Peranan Informasi Geospasial dalam Mengelola SDA

[caption id="attachment_415031" align="aligncenter" width="512" caption="(atas panggung, kiri ke kanan) Priyadi Kardono (Kepada BIG) dan Hasanudin Z. Abidin (Moderator)"][/caption]

Kini, dunia kian bertumbuh pesat. Banyak sekali distraksi yang terjadi mulai dari pertambahan pernduduk yang luar biasa, konsumsi sumber daya alam besar-besaran, pembangunan, globalisasi, kontroversi politik-sosial, perkemabangan teknologi, dan sebagainya. Itu semua sangat mengganggu keseimbangan kehidupan terutama lingkungan. Sudah banyak sekali kajian yang menangani isu lingkungan dari berbagai sudut pandang. Sekarang, saya mencoba mengulik dan mengoprek solusi lingkungan ditinjau dari segi geospasial.

Nah, geospasial itu apa sebenarnya? Intinya, geospasial adalah semua informasi dan berbagai jenis data mengenai kenampakan bumi. Informasi tersebut biasa dikenal dengan istilah Informasi Geospasial (IG). Ada berbagai macam IG antara lain peta dasar yang meliputi peta tematik datar, peta tutupan lahan, peta risiko bencana, peta zonasi wilayah, dan peta sosial-ekonomi. Lembaga pemerintah yang memegang kendali atas IG Indonesia adalah Badan Infomasi Geospasial (BIG). Dulu BIG disebut Bakosurtanal, kini sudah berganti nama. Kewenangan mereka antara lain membuat peta. Dalam membuat peta tidak sembarangan karena ada ilmunya dan harus pas skala dan hitung-hitungannya. Cabang ilmu yang mempelajari tentang geospasial adalah geodesi.

BIG memiliki situs http://www.tanahair.indonesia.go.id/. Situs tersebut berisi citra satelit keadaan wilayah Indonesia yang disebut katalog unsur geografi. Ada berbagai macam layer yang bisa kita pilih antara lain peta ekoregion, peta indikatif rawa nasional, peta sistem lahan, peta lingkungan danau Indonesia, peta batas DAS dan sub-DAS, pemetaan lahan garam, peta ekosistem pesisir, dan berbagai kenampakan lingkungan dari berbagai departemen yang ada di Indonesia. Program ini sinergis dengan One Map Policy yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya Indonesia akan membeli citra satelit beresolusi tinggi untuk memaksimalkan kinerja sistem ini.

Adanya sistem terpusat akan memudahkan masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungannya seperti dengan adanya peta indikatif rawa nasional, maka seharusnya tidak ada lagi yang membangun bangunan di rawa karena itu sangat merugikan. Contoh lain mengenai peta kawasan lahan gambut. Bila kita membongkar gambut, maka akan banyak karbon yang membahayakan keluar. Atas dasar Inpres No. 2 tahun 2013, seyogyanya kini masyarakat akan semakin bijak dan cerdas dalam  mengelola lingkungan dengan menggunakan sistem ini.

Sayangnya, pembaruan sistem ini dilakukan 2 tahun sekali. Selain itu, masalah tenaga teknis yang kini semakin berkurang baik itu teknis di pusat maupun di lapangan semakin terasa. Akhir-akhir ini Indonesia kekurangan tenaga teknik lapangan yang membuat peta. Di tingkat provinsi saja hanya ada sekitar 4—5 orang. Justru kini yang dibutuhkan adalah tenaga di kabupaten/kota karena sekarang Indonesia membutuhkan pemetaan skala 1:50000 untuk tingkat kabupaten/kota dan skala 1:5000 untuk tingkat desa. Bayangkan saja bila semua desa dapat dipetakan dengan baik, maka bukan hanya masalah lingkungan, tapi masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, tata ruang akan bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, masalah cyberattack tengah mengincar negeri ini. Menurut Menkopolhukan, Indonesia setiap hari menghadapi kurang-lebih 2500 serangan siber.

Semoga, semua masalah di Indonesia bisa dikurangi secara perlahan, baik melalui pemerintah dengan segala programnya ataupun melalui msyarakat dengan segenap partisipasi dalam penyuksesan program-praogram pemerintah. Salam.

Tulisan disarikan dari Studium Generale “Peran Informasi Geospasial Mendukung SDA” yang diadakan pada 22 April 2015 di Aula Barat ITB dengan pembicara Priyadi Kardono (Kepada Badan Informasi Geospasial).