Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makariem pada tahun 2019 mengharapkan perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia, salah satu inistiatif yang dibawa ke departemennya adalah program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pada mahasiswa dalam menentukan jalur pendidikan yang diinginkan. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu wadah bagi para mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat yang dimiliki oleh setiap mahasiswa.
Perguruan tinggi memberikan kebebasan dan menyediakan berbagai kegiatan untuk kampus merdeka, salah satunya yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui program ini, kami mahasiswa prodi Pendidikan Masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan magang. Dengan pengalaman ini kami sebagai mahasiswa tentunya belajar untuk memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Program Studi Pendidikan Masyarakat merupakan prodi yang berfokus untuk menghasilkan professional yang sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan dengan visi yaitu "Pada tahun 2025 Departemen Pendidikan Masyarakat memiliki kepeloporan, keunggulan dan menjadi rujukan keilmuan profesi pendidik masyarakat yang berkualitas dan siap kerja yang dibutuhkan untuk keberhasilan hidup di abad 21". Fokus bidang garapan dari prodi ini yaitu lapangan pendidikan di luar persekolahan (Pendidikan Nonformal). Terdapat tiga konsentrasi pada prodi Pendidikan Masyarakat di UPI yaitu PM (Pemberdayaan Masyarakat), PNFI (Pendidikan Non Formal & Informal), dan PPSDM (Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Adapun profil lulusan prodi Pendidikan Masyarakat yaitu sebagaisebagai Pendidik Masyarakat yang merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan nonformal dan informal. Dan Pengelola Program dan Satuan Pendidikan Masyarakat yang merupakan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan layanan teknis administratif, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan program bidang pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan nonformal dan informal.
Prodi Pendidikan Masyarakat menjalin dengan beberapa mitra yang tentunya dapat membantu mahasiswa untuk melaksanakan sesuai dengan konsentrasi yang dipilih. Sehubungan dengan konsentrasi yang kami pilih yaitu PPSDM, maka memiliki keterkaitan dengan mitra yang dipilih saat ini yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat..
Pada tahun 1968 dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat atau yang sering disingkat dengan BPSM. Pembentukan lembaga ini merupakan komitmen pemerintah provinsi yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi aparatur. Adapun yang menjadi dasar dari pembentukan lembaga ini yaitu SK Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 11-68/A/I/Pend/SK pada tanggal 30 September 1968. Sejak tahun 1984 lembaga ini merupakan lembaga mandiri yang diberi nama Badan Diklat Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1984 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061/Kep.86-Huk/1986 Tanggal 23 Juni 1986. Badan Diklat Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan mulai dari nama, visi, misi, dan Lokasi kantor. Hingga pada tahun 2017 Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan terhitung dari bulan Februari 2018, BPSDM Provinsi Jawa Barat berpindah tempat dan menempati kantor baru, yang semula bertempat di Jalan Windu No. 26 Bandung menjadi Jalan Kolonel Masturi km 3,5 No. 11 Cipageran Cimahi.
Untuk memenuhi tugas dari pemerintah pusat, BPSDM memiliki 4 bidang yang dapat menunjang tugas yang diberikan, diantaranya:
1. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK)
Bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, aspek sertifikasi kompetensi-kompetensi dan pengelolaan kelembagaan serta tenaga pengembangan kompetensi pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.
2. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknik Inti (PKTI)
Bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek pengembangan kompetensi Teknik substantif yang meliputi pengembangan kompetensi inti I, pengembangan kompetensi inti II, dan pengembangan kompetensi inti II.
3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknik Umum (PKTU)
Bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek pengembangan kompetensi teknis umum, yang meliputi pengembangan kompetensi teknis umum pejabat administrasi, pengembangan kompetensi pilihan jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional.