Peran Sila ke-4 Pancasila dalam Mewujudkan Kebijakan yang Adil di Lingkungan Sosial
Oleh : Muhamad Yahya,
Muhammad Fadhil Priapratama,
Rahaditya Rafif Hermawan
muhamad906yahya@gmail.com
fadhilpratama003@gmail.com
ksjsjdhdjeb@gmail.com
Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang
Pancasila terdiri dari lima sila yang secara fundamental membentuk sebuah sistem. Setiap sila memiliki peran masing-masing, namun semuanya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (Juliardi, 2015). Dalam konteks pembahasan ini, perhatian utama tertuju pada sila keempat Pancasila. Sila keempat menyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Di sini, kerakyatan menandakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan mengacu pada penggunaan akal sehat yang dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan persatuan bangsa. Permusyawaratan berarti mengambil keputusan secara bersama untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan kehendak rakyat. Sementara itu, perwakilan menunjukkan bahwa pelaksanaan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat. Jika dianalisis lebih dalam, makna sila keempat dapat diuraikan sebagai berikut: a) Kerakyatan mencerminkan prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat; b) Permusyawaratan mengisyaratkan keputusan yang diambil secara kolektif demi mencapai kesepakatan melalui kebijaksanaan; c) Pelaksanaan keputusan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sehingga keputusan yang diambil secara bulat juga memerlukan kejujuran dari semua pihak; dan d) Mengandung asas kerakyatan serta musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan menunjukkan rasa cinta kepada rakyat dan upaya memperjuangkan cita-cita mereka. Sementara asas musyawarah untuk mufakat berarti bahwa aspirasi rakyat diperhatikan dan dihargai, serta diperjuangkan melalui forum permusyawaratan, dengan menghormati perbedaan dan mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara (Yusdiyanto, 2016).
Indeks Keadilan Sosial Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), keadilan sosial diukur dengan beberapa indikator, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peningkatan akses ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi Pemilih, Data pemilu menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi mencapai 81,93%, yang menunjukkan kesadaran masyarakat akan hak suara mereka sebagai wujud dari sila ke-4 Pancasila.