Beberapa hari ini Kita sering mendengar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Puan Maharani menegur Pemerintahan Joko Widodo.
Mantan Menteri Koordinator ini sempat menyoroti Kebijakan Jokowi yang memperbolehkan makan di tempat maksimal 20 menurut Puan, kalau tidak dijelaskan bisa menjadi bahan lelucon di tengah masyarakat.
Setelah itu Puan juga mengkritik Komunikasi publik yang sangat buruk pada Pemerintahan Joko Widodo dalam menangani covid-19.
Setelah Puan Maharani, duo politikus PDI Perjuangan, yakni Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu ramai-ramai mengkritik Pemerintahan Jokowi.
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya paling banyak keluar uang Rp 700 triliun. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 (juta rakyat) masih Rp 70 triliun. Kalau 10 bulan Rp 700 triliun. Angka itu masih di bawah jumlah uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk hal yang tidak jelas ke mana larinya. Pada akhirnya, yang terjadi kini lebih mahal ongkosnya. PSBB saja tahun lalu habiskan Rp 1.000 triliun lebih," kata Effendi Simbolon.
Pernyataan Effendi Simbolon ini didukung Masinton Pasaribu.
Begitu gencarnya Puan Maharani dan Duo Politikus PDI Perjuangan mengkritik Jokowi ternyata Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri pernah menegur Pemerintahan Joko Widodo beberapa bulan yang lalu.
Megawati mengaku heran setiap kementerian/lembaga punya data masing-masing. Lalu saat dicek lebih jauh, akurasi data milik pemerintah juga masih dipertanyakan.
"Bapak Presiden, saya harus kalau urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya zaman dulu sampai sekarang, 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data kok masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati saat Acara HUT ke-47 PDIP, Minggu (10/1).
Begitu gencarnya Puan Maharani, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu mengkritik Pemerintahan Jokowi, ternyata melanjutkan teguran atau kritikan yang dilakukan sang Ketua Umum.