Etika tampil sebagai kerangka berfikir, berpendirian dan bertindak. akan berfungsi sebagai sumber nilai dan panduan untuk bereaksi. Muatan etika dengan demikian adalah muatan nilai.prinsip dengan hal ini yang seharusnya manifestasinya akan melahirkan kewajiban bagi mereka yang menerima prinsip itu untuk diwujudkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan sehari hari.
Etika pada hakikatnya mengatur atau pedoman tingkah laku manusia, dan juga penilaian etis berlaku bagi orang orang yang duduk dalam organisasi pemerintahan. singkatnya pemahaman terhadap etika khususnya bagi pemimpin pemerintahan,kelompok,atau lembaga.
Kita mengenal bahwa tugas Etika Politik adalah subsider, yaitu membantu pembahasan agar masalah masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, yang artinya berdasarkan argument argument yang dapat kita pahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan tersebut.
Dan tentu juga kita mengetahui bahwa mereka ( politikus ) tidak dapat di kotbahi atau di ceramahi dalam etika politik. Tetapi dapat memberikan patokan patokan orientasi dan pegangan pegangan normative bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan berpolitik dengan tolak ukur martabat manusia. Itupun jika mereka mau dan memiliki tolak ukur.
Nah, tentunya etika politik itu merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut tata cara dalam berpolitik, memelihara keharmonisasian didalam pergaulan politik, sehingga sesuatu dari tindakan politik yang tidak etis akan menggangu keharmonisan tersebut.
Moral: dalam hal ini moralitas sebagai usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal seraya memberi bobot yang sama menyangkut setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Lalu, bagaimana bisa berintegritas sedangkan moralnya buruk?
Legitimasi etis juga mengatur atau mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi segi moral.
ia muncul dari berbagai konteks, yaitu setiap tindakan Negara, entah legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat dan harus dipertanyakan dari segi moral, karena mempertanyakan itu merupakan unsur penting dalam pengarahan kekuasaan ke pemakaian kebijaksaan dan cara cara yang semakin sesuai dengan tuntutan tuntutan kemaniuasiaan yang adil dan beradab .
Urgensi etika politik : Dalam situasi apapun,baik normal, aman, tertib, dan terkendali, maupun tidak tertib dan kacau, kehadirannya sangat diperlukan. tentunya pemerintahan dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam tatannan Negara demokrasi, bahwa apa yang dilakukan oleh Negara,mutlak demi kepentingan rakyat.
Dalam aspek dinamika, maka Pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. setidaknya ada 3 nilai penting yang menjadi sentrum pembicaraan pemerintah yang mengenai (akuntabilitas) atau seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan (legitimasi) dalam hal ini karena pemerintah sebagai produk dan representasi dari masyarakat.
seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses mengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (transparansi).
Melihat pada maraknya kasus korupsi dinegara kita telah menjadikan Anjloknya indeks persepsi korupsi di Indonesia.
kita telah dipertontonkan oleh pemangku kebijakan yang telah melakukan perbuatan keji (korupsi) Ada 5 kabinet Jokowi terjerat kasus korupsi. mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kekuasaan 2 periode Jokowi adalah sebagai kondutor pemberantasan korupsi.
Seringnya mencuap kasus ini, yang menyeret beberapa politisi dari kabinetnya, mengartikan bahwa presiden jokowi telah gagal mewariskan anti korupsi yang baik.