Kementrian Kominfo: Video Presiden Joko Widodo Berpidato dalam Bahasa Mandarin Dianggap Hoax

Analisis fenomena komunikasi video Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato menggunakan bahasa Mandarin yang dianggap hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dapat dilihat dari beragam sudut pandang, dari sudut pandang ontology akan berfokus pada sifat realitas atau eksistensi video tersebut yang berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang benar-benar ada atau eksis di dunia ini.

Fenomena ini menjadi perhatian utama karena tidak hanya menciptakan ketidak pastian tentang kebenaran informasi, tetapi juga memiliki dampak politik dan sosial yang signifikan. 

Presiden adalah salah satu pemimpin negara yang paling diperhatikan dan berpengaruh, sehingga pidato yang dituduh sebagai hoaks menciptakan spekulasi dan perdebatan di antara publik serta lembaga pemerintah.

Dari sudut pandang epistemologi akan membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana kita memahami dan memvalidasi informasi, serta peran otoritas dalam menentukan kebenaran. Sedangkan dari sudut pandang aksiologi akan mengevaluasi tindakan dan nilai-nilai etika yang terlibat. Aksiologi adalah studi tentang nilai etika dan moral yang memandu tindakan dalam komunikasi dan tindakan sosial.

Dalam poin Ontology

• Kehoaksan Video: Video yang mengklaim Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin adalah suatu konten yang dianggap sebagai hoaks. Secara eksistensial, video tersebut adalah informasi palsu yang tidak mencerminkan realitas. Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Indonesia dalam konteks resmi dan pidato-pidato penting.

•  Realitas Objektif: Realitas objektif adalah apa yang dapat diakui dan dibuktikan sebagai fakta yang benar. Video yang dianggap hoaks oleh Kemenkominfo tidak sesuai dengan realitas objektif, karena Presiden Jokowi tidak pernah berpidato dalam bahasa Mandarin dalam konteks resmi. 

• Manipulasi Data dan Realitas: Fenomena ini menyoroti bagaimana data dan informasi dimanipulasi untuk menciptakan realitas yang palsu. Ontology juga mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana manusia memiliki kontrol terhadap realitas yangmereka ciptakan melalui media dan komunikasi.

Dalam poin Epistemology

• Sumber Pengetahuan: Menekankan sumber-sumber pengetahuan. Pengetahuan kita tentang video tersebut berasal dari sumber-sumber yang berbeda, seperti media sosial, berita, dan pernyataan dari Kemenkominfo.

• Validasi Informasi: Mempertimbangkan bagaimana kita memvalidasi informasi yang diterima. Dalam kasus ini, Kemenkominfo memainkan peran penting sebagai otoritas yang memvalidasi informasi tersebut sebagai hoaks.  

• Kepastian Pengetahuan: Mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat yakin tentang kebenaran suatu pernyataan atau informasi. Dalam kasus ini, pernyataan Kemenkominfo menyoroti ketidakpastian informasi tersebut dan mengkonfirmasikannya sebagai hoaks.

Dalam poin Axiology

• Ketidakjujuran dan Kebohongan: Menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam komunikasi. Menyebarluaskan video palsu atau hoaks yang mengklaim Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin adalah tindakan yang tidak jujur dan dapat dianggap melanggar nilai-nilai etika komunikasi. Menyebarkan informasi palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pemimpin.

• Tanggung Jawab Komunikator: Mencakup tanggung jawab komunikator untuk menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. konteks ini, penyebaran hoaks oleh pihak yang bertanggung jawab atas informasi ataukomunikasi, seperti Kemenkominfo, dapat mencoreng integritas institusi tersebut.

• Dampak Sosial: Mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan komunikasi. Menyebarluaskan hoaks dapat menciptakan kebingungan di masyarakat dan memicu ketidakpercayaan terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah.