Pembicaraan mengenai masa depan Indonesia menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan. Terutama setelah pengesahan Undang-Undang IKN pada Februari 2022 lalu yang berarti pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan mulai terealisasikan pada tahun 2024. Dapat dibilang pemindahan IKN ini merupakan langkah awal untuk memenuhi potensi visi Indonesia 2045 yaitu, pembangunan sumber daya manusia serta pemantapan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan pemantapan ketahanan dari dalam maupun luar negeri.
Visi Indonesia 2045 pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, dan bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama pada tahun 2045. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Visi tersebut bukan sekedar rencana, namun merupakan komitmen jangka panjang untuk memastikan Indonesia mencapai potensi penuhnya dalam dua dekade mendatang. Tentu saja, visi Indonesia 2045 berlandaskan dari pilar-pilar pancasila dan UUD 1945.
Tujuan pertama dari visi Indonesia 2045 adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia bertujuan untuk menjadi salah satu dari sepuluh ekonomi teratas dunia pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan pemerintah terus berupaya menarik investasi asing, mengembangkan industri baru, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa sektor utama yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain: pertanian, manufaktur, pariwisata, dan industri kreatif. Kedepannya pemerintah akan terus memikirkan cara untuk menciptakan lingkungan yang ramah bisnis dan mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi dan kewirausahaan.
Tujuan kedua dari visi Indonesia 2045 adalah kemajuan teknologi. Indonesia bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam teknologi dan inovasi pada tahun 2045. Indonesia telah banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, khususnya di bidang energi terbarukan, bioteknologi, dan artifical intelligence. Pemerintah telah membentuk Kementerian Riset dan Teknologi untuk mempromosikan inovasi dan menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek penelitian. Pemerintah juga selalu mendorong kolaborasi antara universitas dan bisnis untuk mempromosikan transfer teknologi dan komersialisasi.
Tujuan ketiga dari visi Indonesia 2045 adalah pembangunan infrastruktur. Indonesia menargetkan untuk meningkatkan infrastrukturnya secara signifikan pada tahun 2045, khususnya di bidang transportasi, energi, dan telekomunikasi. Pemerintah berinvestasi di jalan raya, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api untuk meningkatkan konektivitas di dalam negeri dan dengan negara lain di kawasan ini. Berkolerasi dengan tujuan sebelumnya, pemerintah berupaya mengembangkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia pada bahan bakar fosil.
Tujuan keempat dari visi Indonesia 2045 adalah pembangunan manusia. Indonesia menargetkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara signifikan pada tahun 2045, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah berinvestasi dalam program pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga telah menyiapkan sistem kesejahteraan sosial untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tujuan-tujuan tersebut berkolerasi dengan alasan pemindahan IKN ke provinsi Kalimantan Timur pada 2024. Pemindahan IKN dapat membuat visi Indonesia 2045 selangkah lebih dekat untuk terealisasikan. Beberapa alasan IKN yang awalnya berada di Jakarta dan akan pindah antara lain: pengurangan kesenjangan kekayaan antara Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Saat ini, Jakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia, dengan PDB empat kali lebih besar dari rata-rata nasional. Konsentrasi kekayaan di Jakarta telah berkontribusi pada kurangnya pembangunan di daerah lain(Jawasentris). Memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur dapat membantu menyebarkan pembangunan ekonomi ke daerah lain, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan.
Lingkungan juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota karena Jakarta tenggelam dengan kecepatan sekitar 10 sentimeter per tahun akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dan pembangunan gedung-gedung berat. Hal ini mengakibatkan banjir yang cukup parah di kota sehingga menyebabkan kerusakan miliaran bahkan triliyunan rupiah dan membuat ribuan orang mengungsi. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap infrastruktur Jakarta dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim.
Akses terhadap pendidikan dan kesehatan akan mengalami peningkatan. Kalimantan Timur memiliki beberapa universitas dan pusat penelitian yang sudah dan akan dibangun, yang dapat memberikan kesempatan pendidikan bagi pelajar Indonesia. Daerah ini juga memiliki sejumlah sumber daya alam, termasuk batu bara, minyak, dan gas, yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mendanai pengembangan program kesehatan dan pendidikan. Selain itu, langkah tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang mempersulit masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
Pemindahan IKN akan memposisikan Indonesia sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Pemerintah telah menekankan pentingnya keberlanjutan dalam perencanaan ibu kota baru, termasuk penggunaan sumber energi terbarukan dan pelestarian habitat alam. Dengan memprioritaskan keberlanjutan, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Untuk memaksimalkan potensi Indonesia 2045, Pemerintah harus siap memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang ada. Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah meningkatkan tata kelola dan mengurangi tingkat korupsi serta meraih kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga harus dapat meraih peningkatan efisiensi dan transparansi lembaga pemerintah.