Pengalaman Magang di DPR RI:
Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pertengahan tahun 2017 ini, saya selaku mahasiswa Ilmu Politik UI berkesempatan untuk melakukan magang/internshipdi DPR RI. Saya sendiri memulai magang pada akhir Mei 2017 lalu dengan kedua teman sejurusan saya yang kebetulan magang satu MP (Member of Parliament)dengan saya, yaitu Martin Hutabarat (Fraksi Gerindra, Komisi 1).
Di kantornya sendiri, beliau sudah mempunyai tiga Tenaga Ahli aktif yang selalu siap untuk urusan administratif. Pada tulisan ini mungkin saya tidak akan membahas tentang latar belakang, jabatan, ataupun pengalaman MP saya karena hal tersebut banyak terdapat di internet. Akan tetapi, saya akan membahas pengalaman dan hasil notulen saya ketika menghadiri rapat pertama saya di DPR, yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers Indonesia, serta Komisi Informasi Pusat (KIP).
RDP Komisi 1 itu sendiri dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2017, tidak lama setelah pertama kali saya melakukan magang. Untuk non-anggota, seperti TA dan pers, dipersilahkan masuk dan duduk di balkon. Dalam ruang rapat terdapat pemisahan tempat duduk, dimana para stakeholderduduk di sisi kiri balkon dan pihak DPR di sisi kanan serta depan balkon. Namun sayang, saat itu Pak Martin tidak bisa ikut dikarenakan kesibukan lain dari MPR. Selama saya magang, hampir semua rapat yang saya datangi membahas tentang politik anggaran.
Demikian juga yang dibahas dalam RDP ini. Anggota-anggota dpr sepanjang jalannya rapat mempertanyakan anggaran Kemkominfo yang dirasa kurang efisien, tetapi tetap ada beberapa pujian kepada Pak Rudiantara dan segenap jajaran. Selain itu, disamping politik anggaran, RDP juga membahas tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berikut poin-poin penting yang saya dapatkan dari pemaparan beberapa anggota rapat:
- Sjarifuddin Hasan (Fraksi Demokrat):
-Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,1%. Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, seharusnya belanja pemerintah dan Kemkominfo tinggi, tetapi kenyataannya pada anggaran Kemkominfo anggaran diperkecil. Hal tersebut menjadi paradoks, karena seharusnya tumbuhnya ekonomi berjalan linear dengan anggaran yang dikeluarkan Kemkominfo untuk keperluan rakyat.
-Meminta penaikkan anggaran KPI dan koordinasi lebh baik lagi dengan Kemkominfo.
-Mengapresiasi penertiban siaran yang telah dilakukan oleh KPI.
-Tingkat penyerapan KPI dan KIP terhadap dana yang dikeluarkan kurang. Seharusnya dengan anggaran yang cukup besar, outputnya juga harus signifikan dan transparan ke rakyat.
-Meminta Kemkominfo untuk menaikkan anggaran karena sangat tidak relevan dengan pendapatan tahunannya.
- Evita Nursanty (Fraksi PDIP):