Bangsa Indonesia telah berhikmat menentukan arah negara merdeka yang dibentuknya untuk mengorganisasikan bangsanya. Arah tersebut termanifestasi dalam visi abadi negara yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut dicapai dengan misi abadi negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadian sosial. Keinginan luhur yang terwujud dalam visi misi abadi tersebut bersifat mendasar dan autentik dari jiwa bangsa Indonesia. Keinginan luhur ini membutuhkan estafet kepemimpinan untuk meneruskan perjuangan yang sesuai dengan dinamika zaman dan kemajuan peradaban.
Dinamika kebimbangan selalu terjadi saat momentum estafet kepemimpinan republik ini setiap periode. Problemnya adalah mayoritas rakyat Indonesia raya masih terjebak dalam pikiran dan kesadaran sektarian. Masyarakat yang masih menganggap harga mati untuk mendukung dan menempatkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan kalkulasi pragmatisme sektoral jangka pendek yang bersifat sentimental. Tren ini sangat jauh bertentangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang hendaknya dilaksanakan dengan musyawarah untuk mengkomunikasian perbedaan. Era yang diprediksi akan menjadi era informasi dan komunikasi berpotensi berubah menjadi era disinformasi dan miskomunikasi.
Keresahan ini memerlukan sebuah petunjuk jalan, petunjuk mengenai kepemimpinan sejati nasional sudah tercantum dalam pembukaan konstitusi kita yang mencakup visi dan misi abadi negara sampai sebuah falsafah bangsa. Founding leaders terdahulu telah memiliki kesadaran mendalam dan visioner, karena organisasi sebesar negara Indonesia tidaklah mungkin meletakkan konsep kepemimpinan berdasar figur seseorang. Pembangunan sistem kepemimpinan menjadi konsep dasar yang diletakkan berdasarkan nilai kebijaksanaan kolektif dalam proses mengolah pikiran sebuah bangsa.
Petunjuk jalan ini akan mengarahkan kita pada paradigma besar kepemimpinan Indonesia yang berkelanjutan. Paradigma kepemimpinan Indonesia terukir jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada paragraf keempat yang dikenal sebagai falsafah bangsa yakni Pancasila. Sila keempat falsafah Pancasila menjadi acuan dasar paradigma kepemimpinan Indonesia lintas zaman dan lintas generasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan menjadi frasa utama dalam proses berpikir dan mengolah nurani sebagai paradigma abadi kepemimpinan Indonesia.
Hikmat untuk Kebijaksanaan
Bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran, sehingga bangsa ini menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip "The Government of the Reason, Through Government by the People", yakni pemerintahan yang berasal dari akal dan nurani yang digerakan pelaksanaanya melalui pemerintahan orang-orang yang berasal dari rakyat. Pemerintahan dari jiwa yang dilaksanakan oleh raga, jiwa kolektif bangsa Indonesia yang berhikmat harus merasuki raga para pemegang jabatan negara untuk melahirkan kebijaksanaan. Jiwa setiap rakyat harus mampu menembus raga setiap pemimpin bangsa. Jadi paradigmanya adalah kepemimpinan bangsa harus ditekankan berdasarkan sistem (by system) yang berfalsafah etik, bukan berdasarkan figur (by figure) yang subjektif.
Sejatinya rakyat hanya dipimpin oleh kehikmatan untuk mendapatkan kebijaksanaan melalui musyawarah untuk mufakat mencari formulasi terbaik bagi seluruh golongan yang dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat dengan asas meritokrasi melalui lembaga-lembaga negara yang sudah disepakati bersama. Pemimpin kita bukanlah individu, tapi individu itulah yang kita yakini memiliki kemampuan berhikmat untuk menghasilkan kebijaksanaan yang berakar dari rakyat Indonesia. Pengelolaan negara harus didasarkan pada pemerintahan yang mengedepankan prinsip meritokrasi untuk mengakomodasi talenta unggul dalam mewujudkan keinginan luhur.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, konsep negara republik wajib mengembalikan kedaulatan dipegang penuh oleh keinginan luhur publik yang diselenggarakan oleh individu sebagai insan pilihan dalam pemerintahan. Insan pilihan tersebut adalah wakil-wakil rakyat yang diusung untuk menduduki jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif itulah yang dalam tugas dan periode tertentu disebut sebagai pemimpin struktural formal rakyat. Rakyat sebagai insan politik sejati adalah orang-orang pemikir yang mampu menyeberangkan gagasan dari rakyat ke elit pemerintah sebagai pimpinan operator negara untuk diolah.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mensimulasikan keadaan dengan berbagai kemungkinan untuk memproyeksikan masa depan, hal ini hanya dapat terwujud jika pemimpin tersebut memiliki kemampuan intelektual dan spiritual yang komprehensif tentang masa lalu, masa kini dan masa depan. Hasil simulasi pilihan pemimpin ini yang akan diolah menjadi pilihan kebijakan yang akan diputuskan melalui metode musyawarah untuk mufakat terhadap kebijakan yang dianggap terbijak dan meminimalisir risiko. Atas dasar tersebut, diperlukan pemimpin yang kompeten dan berpengalaman dilihat dari integritas rekam jejaknya.
Hikmat dipandang sebagai suatu keadaan dalam diri setiap insan yang memiliki kemampuan mendalam untuk meraih nikmat intelektual serta spiritual sehingga mampu mencapai titik optimal dalam mengolah semesta. Hikmat diraih dengan kesadaran insan manusia yang jiwanya tercerahkan olah Sang Pencipta, insan yang senantiasa bertakwa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan untuk mencapai kesempurnaan. Tuhan Yang Maha Esa menginginkan setiap insan selalu berkesadaran dan berkomitmen untuk senantiasa menyucikan jiwa dan raganya. Jiwa dan raga yang suci menyokong kemampuan insan untuk terjaga dalam kehikmatan. Setiap rakyat sebagai insan yang mengaku bertanah air Indonesia wajib berhikmat dalam setiap langkah hidupnya.