Beberapa hari belakangan ini, media tengah gencar mengekspos berita tentang ramainya anggota DPRD menggadaikan Surat Keputusannya untuk mendapatkan pinjaman. Alasan peminjaman pun sangat bervariatif.
Pertama, pinjaman untuk membayar utang pasca kampanye dan untuk merealisasikan janji kampanye yang belum terpenuhi kepada pemilihnya.
Menurut Ketua sementara DPRD Ciamis Nanang Permana, anggota legislatif yang menggadaikan SK ke perbankan untuk pinjaman adalah hal yang wajar dan tepat. Rata-rata mereka membutuhkan uang untuk membayar utang pascakampanye atau untuk merealisasikan janji kampanye yang belum terpenuhi kepada pemilihnya.
Kedua, pinjaman dilakukan untuk renovasi rumah, kuliah anak, dan lain. lain.
"Lebih banyak pengajuan renovasi rumah, kuliah anak, dan lain-lain," ungkap Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan di ruangannya, Jl Syekh Nawawi Al-Bantani, Serang, Selasa (10/9/2019).
Ketiga, demi keamanan SK.
"Tidak masalah kalau ada anggota dewan yang "menyekolahkan" SK ke bank, selain aman, juga nyaman. Dibanding disimpan di rumah, SK rawan hilang dan rusak.Tapi kalau di bank, SK bakal di simpan ke dalam brangkas dan dijaga oleh Satpam," tambahnya.Kalau di simpan dirumah, dikhawatirkan SK tersebut akan hilang atau lupa disimpan di mana. Jika dititipkan ke bank, kita tidak usah khawatir SK itu akan hilang. Karena disimpan di dalam brangkas, sehingga keamanannya terjamin," kata Munif kepada Tribunjateng.com, Sabtu (7/9/2019).
Kejanggalan dalam alasan pengajuan pinjaman
Bagi saya alasan pengajuan anggota DPRD di atas patut dipertanyakan. Pertama, alasan pengajuan untuk merealisasikan janji kampanye yang belum terpenuhi kepada pemilihnya. Saya sendiri yang agak sedikit pelit atau punya karakter sulit membagi dalam kehidupan ini sangat mempertanyakan motif pinjaman hanya untuk memenuhi janji kampanye yang belum terpenuhi kepada pemilihnya.
Mengapa motif ini dipertanyakan? Alasannya adalah saya baru menemukan bahawa ada anggota dewan berani mengeluarkan uang pribadi dari sakunya (lewat pinjaman lagi) hanya untuk memenuhi janji kampanye.
Tambahan pula, hampir jarang ditemukan bahwa pengadaan infrastruktur selama ini tidak ada atas nama pribadi dewan tetapi semuanya adalah kegiatan pemerintah daerah. Kedua, alasan keamanan. Alasan keamanan juga patut dipertanyakan. Mengapa? Kalau saya tidak salah setiap daerah pasti memiliki kantor arsip daerah. Kantor arsip sangat tepat untuk mengamankan dokumen kenegaraan seperti surat keputusan yang bersifat kenegaraan.