[caption id="attachment_393923" align="aligncenter" width="624" caption="Serma S bersama 3 orang anggota KNPB Militan diamankan tim gabungan TNI-Polri saat melakukan transaksi amunisi (Sumber : Kompas.com/Alfian Kartono)"][/caption]
Sekitar setahun yang lalu, saya tidak percaya ketika saya membaca berita bahwa Lukas Enembe, Gubernur Papua, menyampaikan bahwa ia mencurigai bahwa oknum TNI/Polri lah yang menjual amunisi kepada Kelompok-kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Logika saya saat itu mengatakan, mana mungkin kedua kubu yang saling berhadapan, dimana satu kubu menjadi sasaran tembak kubu lainnya dan juga sebaliknya, saling membantu dalam urusan persenjataan.
Tapi logika tinggal logika, beberapa bulan kemudian, dalam sebuah penangkapan besar di akhir Oktober 2014, aparat keamanan berhasil menangkap 2 calon pimpinan muda KKB kelompok Puron Wenda, Rambo Tolikara dan Rambo Wenda. Keduanya ditangkap ketika bersama 5 orang anak buah dari kelompok Puron Wenda di Hotel Boulevard Jalan Patimura, Wamena-Kabupaten Jayawijaya. Mereka ditangkap ketika sedang melaksanakan jual beli amunisi senjata, yang mengagetkan adalah penjualnya merupakan oknum TNI/Polri, 3 anggota TNI dan dua diantaranya masih aktif serta satu orang anggota Polri aktif.
Dua kubu bersenjata yang saling berhadapan, dimana anggota dari kedua banyak yang terluka bahkan tewas begitu akur di depan ratusan amunisi dan uang. Wajah Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan ketika itu sampai merah, berupaya sabar menjelaskan permasalahan yang melibatkan anak buahnya ini kepada wartawan di Jayapura.
Beberapa bulan setelah kejadian bulan Oktober tersebut, terjadi kejadian yang begitu serupa tapi tak sama. Kemarin (28/1), Tim Gabungan TNI/Polri mengamankan 3 orang yang diduga jaringan KKB saat hendak melakukan transaksi jual beli amunisi di sejumlah tempat di Kota Jayapura. Dalam penangkapan tersebut, tim gabungan TNI-Polri mengamankan barang bukti 500 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, uang tunai senilai Rp 1.353.000 dan beberapa barang lainnya. Tiga orang yang ditangkap, Albert Jikwa(29), Fredik Kogoya (20) dan Royes Wenda (27) adalah anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat), tetapi diduga terlibat dalam jaringan KKB pimpinan Puron Wenda. Ketiganya membeli senjata dari Serma S. Terkait hal ini, Mayjen Fransen Siahaan hanya merupakan umpan untuk menangkap ketiga tersangka lainnya.
Di lain pihak, Ones Sahuniap, Juru Bicara KNPB menolak anggapan bahwa ketiga tersangka tersebut merupakan anggota KNPB. Ia mengatakan “Jangan bawa-bawa kami (KNPB), kalo ada orang Papua tertangkap bawa amunisi itu tanggung jawab pribadi”.
Kasus ini begitu menarik untuk dicermati sebagai gambaran bagaimana arah konflik di Papua saat ini. Pertama, kenyataan bahwa anggota jaringan KKB pimpinan Puron Wenda selalu membeli amunisi dan persenjataan dari musuhnya, aparat keamanan. Dalam beberapa bulan terakhir, gerombolan KKB pimpinan Puron Wenda selalu dikejar aparat keamanan. Kekuatan mereka begitu berkurang apalagi setelah duo Rambo (Rambo Wenda dan Rambo Tolikara) tertangkap aparat keamanan. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi niat mereka untuk membeli senjata dari oknum aparat keamanan, sampai akhirnya terjebak dengan umpan Serma S. Hal ini menggambarkan bahwa, hal yang terpenting bagi kelompok Puron Wenda bukanlah keselamatan anggota jaringannya dan kelompok ini juga tidak peduli mana yang berbendera merah putih, mana yang berbendera bintang kejora. Hal yang terpenting bagi kelompok ini adalah pembelian amunisi dan persenjataan.
Kedua, fakta bahwa anggota jaringan Puron Wenda yang tertangkap adalah anggota dari KNPB. Organisasi KNPB adalah organisasi politik yang tidak mengangkat senjata. Bahkan Victor Yeimo, Ketua KNPB pernah mengatakan bahwa perjuangan dengan senjata bukanlah perjuangan yang bermartabat. Seperti organisasi-organisasi dari faksi politik lainnya, KNPB selalu menjauhkan diri dari aktivitas KKB, karena aktivitas KKB terindikasi banyak yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering diperjuangkan oleh KNPB dan organisasi-organisasi dari faksi politik OPM lainnya. Oleh sebab itu walaupun memiliki keinginan yang sama untuk memisahkan Papua dari Indonesia, kelompok kelompok KKB tidak pernah dianggap sebagai OPM.
Ketiga, pernyataan Ones Sahuniap, Juru Bicara KNPB yang tidak mengakui ketiga tersangka sebagai anggotanya. Ada dua hal penting dari hal ini, 1) KNPB tidak ingin disangkutpautkan dengan kelompok Puron Wenda yang selama setahun terakhir banyak bermain dengan senjata. Ketersangkutpautan KNPB dengan senjata akan merusak kredibilitas KNPB sebagai organisasi yang memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia dengan cara damai di kancah internasional. 2) Kelompok Puron Wenda sudah dijadikan DPO oleh kepolisian Papua. Setelah dijadikan DPO, beberapa anggota penting kelompok ini ditangkap, kelompok Puron Wenda pun mengalami pelemahan. Oleh sebab itu, KNPB harus menjaga organisasinya agar tidak dianggap sebagai jaringan kelompok Puron Wenda.
Kelompok-kelompok, maupun organisasi-organisasi yang menginginkan pemisahan Papua dari Indonesia selalu menggunakan nama OPM (Organisasi Papua Merdeka). Tetapi melihat kasus dan penjabaran di atas mereka tidak layak memakai nama “Papua”, karena hanya berjuang demi tujuan, keselamatan dan kepentingan kelompoknya masing-masing saja.
Sumber :
Gubernur Papua Curiga Oknum TNI-Polri Jual Amunisi ke Separatis
Tim Gabungan TNI-Polri Gagalkan Transaksi Amunisi di Jayapura