Sebuah video yang menunjukkan seorang siswa SD di Medan duduk di lantai kelas karena menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) viral di media sosial. Peristiwa ini memicu diskusi luas tentang kesetaraan akses pendidikan, etika pengajaran, dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam video yang beredar, seorang siswa laki-laki terlihat duduk di lantai kelas selama pelajaran berlangsung. Menurut narasi yang berkembang di media sosial, siswa tersebut dihukum karena keluarganya belum melunasi tunggakan SPP selama tiga bulan. Rekaman ini segera mendapat perhatian luas, dengan banyak komentar yang menyoroti ketidakadilan terhadap anak yang hanya ingin belajar.
Dari informasi yang beredar, peristiwa ini terjadi di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan. Siswa yang diketahui berinisial MI, merupakan anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan, sementara ibunya, Kamelia, aktif sebagai relawan. MI sebelumnya diberi izin mengikuti ujian meskipun belum melunasi SPP, namun pada awal semester baru, wali kelasnya memutuskan untuk memberlakukan hukuman dengan menyuruhnya duduk di lantai.
Menurut sumber yang beredar, wali kelas awalnya meminta MI pulang, tetapi karena siswa tersebut menolak, ia akhirnya diperintahkan duduk di lantai sebagai bentuk sanksi. Hukuman ini berlangsung selama beberapa hari sebelum akhirnya diketahui oleh orang tua siswa dan menjadi sorotan publik.
Reaksi Orang Tua Kamelia, ibu dari MI, mengungkapkan kesedihannya saat mengetahui perlakuan yang diterima anaknya. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa anaknya hanya ingin belajar, bukan dipermalukan di depan teman-temannya.
"Ketika saya tahu anak saya duduk di lantai karena belum bayar uang sekolah, hati saya hancur. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan dia saat itu. Kami memang sedang kesulitan ekonomi, tapi ini bukan cara untuk memperlakukan anak kecil," kata Kamelia dengan suara bergetar.
Ia juga menjelaskan bahwa keluarga mereka mengandalkan bantuan dari program pemerintah untuk membayar biaya sekolah. Namun, pencairan bantuan tersebut sering kali terlambat, membuat mereka kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran sekolah tepat waktu.
Video ini memicu gelombang simpati dan kritik dari berbagai pihak. Banyak netizen mengecam tindakan wali kelas yang dianggap tidak berempati terhadap kondisi siswa dan keluarganya. Sebaliknya, beberapa orang juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan sekolah sebagai bagian dari disiplin.
Beberapa organisasi sosial dan individu telah menawarkan bantuan untuk melunasi tunggakan SPP MI. Namun, insiden ini juga membuka perdebatan tentang bagaimana sistem pendidikan menangani siswa dari keluarga kurang mampu, terutama di sekolah swasta yang bergantung pada iuran siswa.
Pihak sekolah melalui kepala sekolah menyatakan bahwa hukuman tersebut merupakan tindakan pribadi dari wali kelas yang bersangkutan. Kepala sekolah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang mengizinkan pemberian hukuman seperti itu kepada siswa yang menunggak pembayaran.
"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Hukuman tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang kami junjung sebagai institusi pendidikan. Wali kelas yang bersangkutan telah kami beri teguran keras dan saat ini sedang dalam evaluasi lebih lanjut," ujar kepala sekolah dalam sebuah pernyataan resmi.