Jam Kiamat menunjukan masih ada 90 detik lagi menuju tengah malam menurut Bulletin of the Atomic Scientists salah satu hal yang mempengaruhi jam tersebut merupakan Korea Utara terus membangun senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Tetapi awal mula dari kecemasan mengenai bahaya nuklir di semenanjung korea dimulai dengan test nuklir pertamanya di tahun 2006, yang menghasilkan daya ledaknya relatif kecil, antara 0,5 hingga 1 kiloton. Test pertama ini mendapatkan banyak kencaman dari masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dengan cepat menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Uji coba tersebut mengakibatkan kekhawatiran atas proliferasi nuklir dan stabilitas di Kawasan semenanjung korea.
Korea utara terus melakukan test nuklir hingga tahun 2018 pengetesan tersebut berhenti sementara setelah bertemunya Kim Jong Un dengan Moon Jae-in serta dengan presiden Trump di singapura. Walaupun itu Pembicaraan antara Korea Utara dan Amerika Serikat terhenti dan tidak membuahkan hasil, yang mana ketegangan pada semenanjung korea masih tinggi
Walaupun pembicaraan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil, Pengetesan rudal nukril korea terhenti, yang mana seperti mantan Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain katakana setelah Perjanjian Munich "Peace for our time". Tetapi sama halnya dengan perjanjian Munich, kedamaian tersebut tidak berlangsung lama dengan dimulainya (Special Military Operation) Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, kembalilah Korea Utara melakukan test nuklirnya pada Oktober 4, 2022 hingga sekarang dengan test terbarunya yaitu pada April 22, 2024.
Awal Mula Segala Masalah di Semenanjung Korea
Semenanjung korea menjadi sebuah tempat perselisihan antara Rusia, Cina dengan Amerika, hal ini dimulai dengan pembagian korea menjadi 2. Pembagiann ini terbetuk dari konfrensi postdam yang mana para pemimpin militer AS bersikeras mendorong keterlibatan Soviet dalam perang melawan Jepang. Selain itu dalam konfrensi postdam juga menyatakan bahwa "syarat-syarat Deklarasi Kairo," yang menjanjikan kemerdekaan bagi Korea, "harus dilaksanakan."
Setelah perang dunia ke 2 selesai amerika membuat General Order No. 1 yang berisikan mengenai penyerahan Jepang di Korea, yang mana mereka memberikan perintahh bagi pasukan Jepang di utara garis lintang 38 LU untuk menyerah kepada Soviet dan pasukan di selatan garis tersebut kepada Amerika. Hal inilah yang menjadi penyebab terpecahnya korea serta asal muasal dari mulainya perang korea yang sampai saat ini belum pernah berakhir secara resmi.
Korea Utara dengan Nuklirnya
Kecintaan korea utara terhadap nukrilnya berawal dari Kim Il Sung mengetahui pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki dapat memaksa sebuah kekaisaran yang pernah membentang di Asia Timur untuk menyerah. Menurut Jonathan D. Pollack, profesor Studi Asia dan Pasifik di Naval War College mengatakan Kecintaan korea utara akan senjata nuklir dan minatnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir bearwal di tahun 1948, yang mana pada tahun 1950 Pyongyang terlibat aktif dalam program penelitian nuklir dimana mereka mendapatkan bantuan dari Uni Soviet untuk membangun infrastruktur nuklir.
Tetapi pada tahun 1962 menandakan penarikan rudal Soviet dari Kuba yang menandakan berakhirnya Krisis Rudal Kuba , membuat korea utara takut akan ditinggalkannya negara mereka oleh pelindung negara adikuasa, melihat bahwa senjata nuklir mulai dipandang sebagai cara menjamin keamanan Korea Utara. Pollack juga menambahkan bahwa pada tahun 1974 korea utara menjadi anggota dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Keikut sertaan mereka dalam IAEA demi mendapatkan informasi dari badan tersebut guna mempelajari cara merancang reaktor nuklir. Pada tahun 1980, Korea Utara berhasil membangun reaktor yang dapat memproduksi plutonium tingkat senjata.
Reaksi UN terhadap Masalah Nuklir Korea Utara
Reaksi anggota UN terhadap masalah program nuklir korea utara telah menjadi perhatian mereka dari tahun tahun 2006. Dalam artikel Arms Control Assosiation yang ditulis oleh Kelsey Davenport, PBB telah memberikan 9 sanksi kepada korea utara yang mana Sembilan resolusi diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan dan semuanya kecuali Resolusi 2087 (Januari 2013) memuat rujukan pada tindakan berdasarkan Bab VII, Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain sebuah sanksi, PBB juga memberika resolusi yang membuat Negara-negara anggota PBB memiliki kewenangan untuk melarang dan memeriksa kargo Korea Utara di wilayah mereka, dan kemudian menyita dan membuang pengiriman illegal yang ada pada kargo tersebut.