Pesta demokrasi 2024 semakin dekat tinggal hari saja. Debat pertama untuk capres sudah berlangsung dengan cukup seru, dengan tema HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga. Tentu saja tema tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama kasus HAM. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang mana ada beberapa kasusnya hingga saat ini belum selesai seperti kasus yang paling fenomenal yaitu penculikan aktivis tahun 1998, kasus tragedi di KM 50, Kanjuruhan, Pembunuhan Munir, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003, dan masih banyak lagi. Kasus di atas sampai hari ini belum selesai bahkan banyak yang sudah diajukan berkali-kali akan tetapi seolah-olah dianggap layaknya angin lalu, padahal keluarga korban menunggu kejelasan dari kasus-kasus diatas.
Ketika debat Capres kemarin pelanggaran HAM ini sangat sedikit sekali disinggung oleh para Capres, hanya ada dua Capres yang menyinggung hal tersebut yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar, sedangkan Pak Prabowo ketika ditanyai tentang pelanggaran HAM tersebut seolah-olah mengelak dengan mengatakan bahwa keluarga korban kejadian itu berpihak sekarang justru mendukung beliau.
Hal ini seolah-olah kasus pelanggaran HAM seperti dikesampingkan atau tidak dianggap terlalu serius, padahal kasus pelanggaran HAM di atas merupakan pelanggaran HAM yang cukup besar dan memakan cukup banyak korban bahkan korban jiwa. Lalu bagaimanakah dengan pelanggaran HAM yang bersifat kecil? Apakah akan ditangani juga?
Akan tetapi ada beberapa HAM yang disinggung dalam debat kemarin selain pelanggan HAM berat yaitu Pak Anies menyinggung tentang dirinya yang mampu memberikan izin untuk pendirian rumah ibadah yang sudah mandek selama 30-40 tahun dan beliau juga mengklaim bahwa dirinya adalah gubernur DKI Jakarta yang paling banyak memberikan izin pendirian tempat ibadah. Sedangkan Pak Prabowo menyindir Pak Ganjar terkait pupuk untuk petani. Pupuk untuk petani ini memang merupakan hak untuk para petani akan tetapi konteks untuk debat pertama kurang masuk.
Berbicara tentang HAM atau Hak Asasi Manusia tidak hanya meliputi hak untuk hidup saja, melainkan hak untuk bersuara, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan banyak hak-hak lainnya yang harus kita dapatkan sebagai manusia dan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Walaupun dalam era Jokowi kasus pelanggaran HAM yang mangkrak sudah mulai diselesaikan dan cukup persentasenya lebih banyak dibandingkan dengan kepemimpinan presiden presiden sebelumnya, akan tetapi masih cukup banyak juga pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan belum menemukan jalan keluarnya.
Semoga presiden Indonesia yang melanjutkan kepemimpinan pak Jokowi bisa lebih tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM agar kita sebagai masyarakat bisa mendapatkan keadilan dari para pemimpin kita. Semoga pemimpin selanjutnya tidak hanya membela kepada mereka yang punya kuasa atau uang melainkan membela kepada yang benar.
Jika ada saran, komentar dan sanggahan kami persilahkan nanti kita diskusikan di kolom komentar.
