Sebagai pengingat bagi kita semua, ungkapan dalam bahasa Latin ini terjemahannya adalah, "suara rakyat adalah suara Tuhan." Artinya, suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi.
Ungkapan ini sangat pantas disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat kita saat ini tanpa terkecuali sebagai upaya meredam potensi konflik dalam masyarakat akibat ekspektasi yang berlebihan dan rasa ketidak puasan yang sangat mungkin terjadi dalam setiap kontestasi pemilihan pemimpin, mulai dari pemilihan kepala desa, pilkada maupun pilpres.
Potensi kemungkinan timbulnya rasa kekecewaan dalam sebagian masyarakat yang (tidak puas), dapat dipahami sebagai hal yang wajar dan manusiawi, namun bila tidak mampu disejukkan dan disadarkan sejak awal cenderung dapat menjadi permasalahan serius yang dapat menggerogoti persatuan bangsa.
Karena itu maka masyarakat umum wajib kita sadarkan bersama sedari dini, sebelum emosi fanatisme massa itu "digoreng" secara liar dan menjadi "chaos" tidak terkendali, seperti di beberapa negara lain yang di picu dari persoalan pemilu.
Mengapa perlu diantisipasi ?. Pemilu Indonesia diakui oleh banyak pengamat politik dunia sebagai salah satu pemilu yang sangat kompleks dan rumit.
Kerumitan itu terjadi diantaranya karena sangat banyaknya jumlah pemilih yang mencapai 192 juta lebih. Diperlukan sekitar 1 miliar lembar suara, dengan petugas pemilu yang jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta orang.
Calon anggota legislatif yang jumlahnya lebih 300 ribu orang yang merebutkan sekitar 20 ribu kursi legislatif pusat maupun daerah.
Melihat kompleksitas ini maka harapan wajar masyarakat yang sangat besar kepada KPU dan Bawaslu pusat dan daerah untuk menjamin sumber daya manusianya yang di lapangan memiliki kualitas yang terbaik dan layak di andalkan.
Pertanyaannya, apakah sudah dijamin netralitas dan profesionalme para petugas pelaksannya yang di lapangan ?. Tuntutan terhadap standarisasi petugas KPU seperti ini perlu didukung dan diingatkan terus untuk menghindari kekacauan seperti yang saat ini terjadi dibeberapa tempat di luar negeri.
Bila tidak diantisipasi dan terulang lagi maka situasi seperti ini dapat menjurus pada "vonis" miring ke KPU sebagai penyelenggara pemilu, seperti yang akhir-akhir ini sering dikhawatirkan banyak pihak.
Apakah KPU sudah maksimal dalam upaya sosialisasi teknis, aturan maupun cara penyelesaian sengketa pemilu bila terjadi perselisihan ?.