Reformasi birokrasi telah menjadi isu sentral dalam pembangunan Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Di tengah upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sistem merit muncul sebagai pendekatan inovatif dan mendasar yang dinilai mampu mendorong perbaikan signifikan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menjadi pelopor penerapan sistem merit dengan hasil yang menggembirakan, memperoleh predikat "sangat baik" dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas keberhasilannya dalam pengelolaan ASN berbasis kompetensi. Pertanyaannya kini, akankah Presiden Prabowo Subianto meniru model ini dan menerapkannya secara menyeluruh di seluruh pemerintah daerah di Indonesia?
Sistem merit dalam birokrasi menekankan pada proses perekrutan, penilaian kinerja, dan promosi pegawai yang berbasis kualifikasi, kompetensi, serta kinerja. Alih-alih bergantung pada kedekatan personal atau nepotisme, sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada posisi tertentu adalah mereka yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Antara News (2024), sistem merit menjadi kunci utama dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
Provinsi Jawa Barat, sebagai contoh, telah mempraktikkan rekrutmen terbuka dan penilaian kinerja objektif yang menghasilkan ASN yang berkompeten dan berdedikasi. Proses seleksi yang adil ini memastikan bahwa ASN yang diangkat adalah mereka yang memiliki kemampuan terbaik untuk melayani masyarakat. Melalui kebijakan yang sama, sistem merit diharapkan dapat menjadi standar nasional sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan dampak positif dari ASN yang kompeten.
Pencapaian Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan sistem merit diakui oleh KASN sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Pemerintah provinsi berhasil menjalankan sejumlah kebijakan yang mengedepankan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan ASN. Sebagai contoh, melalui program rekrutmen terbuka, kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh calon pegawai, tanpa memandang latar belakang atau hubungan personal dengan pejabat yang ada.
Penilaian kinerja pegawai di Jawa Barat juga dilakukan dengan objektif, berbasis data yang akurat sehingga ASN yang berprestasi diberi penghargaan dan promosi sesuai kemampuannya. Selain itu, Jawa Barat juga menawarkan program pengembangan karir berkelanjutan bagi ASN yang diakui berpotensi, sehingga pegawai yang berkinerja baik didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Dampak positif dari penerapan sistem merit ini bukan hanya terasa di kalangan ASN, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan ditempatkannya ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan posisinya, pelayanan publik di Jawa Barat mengalami peningkatan. Ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang ingin menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meskipun keberhasilan Jawa Barat dalam penerapan sistem merit memberikan harapan, penerapan yang lebih luas di tingkat nasional tidaklah bebas tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah budaya nepotisme yang masih mengakar di beberapa daerah. Praktik pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kedekatan pribadi ini seringkali membuat ASN yang kompeten dan berprestasi sulit mendapatkan posisi strategis yang layak.
Kurangnya pemahaman akan pentingnya sistem merit juga menjadi tantangan signifikan. Menurut Tempo.co (2024), Presiden Prabowo sendiri pernah menyinggung budaya nepotisme di Indonesia yang kerap menilai ASN berdasarkan siapa yang dekat dengan pejabat daripada berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Dalam situasi seperti ini, sistem merit membutuhkan edukasi dan sosialisasi agar setiap lapisan pegawai memahami manfaatnya dan mendukung implementasinya.
Selain itu, infrastruktur pendukung yang memadai menjadi syarat penting untuk pelaksanaan sistem merit. Sistem informasi manajemen ASN yang komprehensif dan andal diperlukan untuk memantau data kinerja ASN serta mendukung proses evaluasi secara objektif. Dalam hal ini, pemerintah pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo diharapkan untuk memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang mampu mendorong pengembangan infrastruktur ini di seluruh daerah.
Sebagai pemimpin negara, Presiden Prabowo memiliki peran sentral dalam mendorong penerapan sistem merit di seluruh Indonesia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan kebijakan nasional yang tegas, mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menerapkan sistem merit dalam proses rekrutmen dan pengelolaan ASN. Dalam hal ini, kebijakan nasional dapat menjadi landasan hukum yang kuat agar seluruh pemerintah daerah mengikuti standar yang sama.