Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat.
Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut.
Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi, prosedur keamanan, dan jaringan komputer untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
Sebagai seorang analis kebijakan, saya mulai menelaah dengan seksama saran-saran keamanan siber yang disampaikan oleh Ridi. Langkah-langkah seperti inspeksi rutin celah keamanan, kolaborasi dengan praktisi Cloud untuk infrastruktur yang lebih tangguh, dan penerapan enkripsi data menjadi kunci dalam melindungi PDN dari serangan siber.
Namun, yang paling penting adalah peran aktif pemerintah dalam menjaga keamanan PDN. Perlunya standar regulasi yang ketat dan penerapan kebijakan Zero Trust Policy tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin Indonesia dapat melangkah maju dalam mengamankan infrastruktur digitalnya, membangun kepercayaan masyarakat, dan menghadapi tantangan teknologi di masa depan dengan lebih siap dan terampil.
