Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar pemberian bantuan berupa sembako dan tunai yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tetapi pada kenyataanya, semua bantuan itu tidak diterima ke tangan rakyat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut, melainkan bantuan itu diterima oleh orang -- orang yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Pada dasarnya, keadilan itu milik semua manusia. Tidak peduli apapun jabatan sosialnya. Namun, pada kenyataannya keadilan itu hanya milik orang -- orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi. Dari pernyataan ini, muncullah ungkapan penegakan hukum yang ibarat sebilah pisau, "tajam kebawah, tumpul keatas" yang artinya keadilan hanya dimiliki oleh orang kaya bukan orang yang miskin.
Definisi adil dan tidak adil tergantung dari pandangan kita melihat. Jika dilihat dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan keputusan hukum selalu adil dan benar. Sementara, dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan keputusan hukum selalu tidak benar dan tidak adil. Di Indonesia, hukum dan keadilan saling bertolak belakang. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofis hukum yang ada, yaitu hukum dilahirkan bukan untuk membuat tertib sosial, tetapi hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Mengapa keadilan hukum harus diberikan penekanan batasan bagi rakyat miskin? Karena ada kaitannya langsung antara wawasan dan sisi keadilan dalam al -- qur'an untuk upaya peningkatan kesejahteraan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat orang yang lemah posisinya dalam aturan masyarakat yaitu rakyat miskin.
Solusi dalam mengatasi masalah tersebut mengenai bantuan yang tidak tersampaikan bagi rakyat miskin yaitu :
- Menggunakan data yang valid dan akurat merupakan salah satu kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
- Membuat skema penyaluran yang efektif dengan menggunakan rekening virtual yang dapat mempersempit ruang korupsi dan skema penyaluran dana bantuan sosial lebih efektif dan efisien.
- Perbaikan sistem distribusi bansos dengan memperbarui data penerima bantuan secara berkala dan memastikan bahwa penerimaan bansos tidak terjadi penyelewengan.
Keadilan bagi rakyat miskin menunjukkan bahwa akses keadilan masih terbatatas, tetapi peran lembaga bantuan hukum dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil sangat penting. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
